INFRASTRUKTUR DESA

Halmahera

2011-10-15T23:07:00.000-07:00

KODE ETIK FASILITATOR

2008-12-03T01:29:00.000-08:00

KODE ETIK FASILITATOR PNPM MANDIRI PERDESAAN

Untuk terlaksananya tugas dan tanggungjawab, Konsultan & Fasilitator dilarang :

Mengambil keputusan, melakukan negosiasi, melakukan kompromi, memberi saran, atau melakukan tindakan apapun yang merugikan masyarakat.
Menerima apapun dengan tujuan :
Bertindak sebagai supplier bahan dan alat, menunjuk salah satu supplier atau bertindak sebagai perantara.
Bertindak sebagai juru bayar atau merekayasa pembayaran, atau administrasi atas nama Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Tim Pengelola Kegiatan (TPK) maupun Kelompok Masyarakat.
Membantu atau menyalahgunakan dana PNPM MP untuk kepentingan pribadi, keluarga atau kelompok.
Meminjam dana PNPM MP dengan alasan apapun, baik atas nama pribadi, keluarga maupun kelompok.
Memalsukan arsip, tanda tangan, atau laporan yang merugikan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Dengan sengaja mengurangi kualitan maupun kuantitas pekerjaan.
Dengan sengaja atau tidak sengaja membiarkan, tidak melaporkan atau menutupi proses penyimpangan yang terjadi.

DOKUMENTASI PNPM MP KAB. TANGGAMUS

2008-12-02T22:34:00.000-08:00

TINGKAT KOMITMEN FASILITATOR

2008-12-02T00:53:00.000-08:00

SANG PEMIMPIN PERTAMA

2008-12-02T00:20:00.000-08:00

SANG PEMIMPIN PERTAMA
by : Bung Karno

Mega-mega yang disentuh pudar, karena keagungan kerja

Badai-badai yang ditentang nyisih, karena keagungan jiwa

Tiadalah kebahagiaan, sebesar kebahagiaan selesai kerja

Tiadalah kelapangan, sebesar kelapangan kemenangan jiwa

Dan semua pengabdian diuntukkan bagi keagungan bangsa

Dan semua kelelahan diuntukkan bagi kemuliaan manusia

KREDO FASILITATOR

2008-12-01T23:58:00.001-08:00

PEDOMAN UNTUK BEKERJA DENGAN MASYARAKAT

Pergilah kepada Masyarakat - Tinggallah bersama Mereka - Cintailah Mereka - Layanilah Mereka - Belajarlah kepada Mereka - Belajar bersama Mereka - Mulai dengan apa yang Mereka miliki - Buat Rencana bersama Mereka - Ajari Mereka dengan memberi contoh.

SKETS JALAN DESA

2008-06-25T03:18:00.000-07:00

Potongan Melintang Badan Jalan

CONTOH PELAKSANAAN KONSTRUKSI JALAN DESA

2008-06-25T03:06:00.000-07:00

Jalan Desa – Konstruksi Telford

Jalan Desa - Konstruksi Telasah Jalan Desa – Rabat Beton

Contoh pelaksanaan jalan di daerah gambut/rawa

CONTOH JEMBATAN LENGKUNG

2008-06-25T02:33:00.000-07:00

PANDUAN TEKNIS JALAN DESA

2008-06-25T00:33:00.000-07:00

PendaHULUAN

jalan desa adalah jalan yang dapat dikategorikan sebagai jalan dengan fungsi lokal di daerah pedesaan. Arti fungsi lokal daerah pedesaan yaitu :

Sebagai penghubung antar desa atau ke lokasi pemasaran
Sebagai penghubung hunian/perumahan
Sebagai penghubung desa ke kecamatan/kabupaten/provinsi

Manfaat ditingkatkan/dibangunnya jalan desa untuk masyarakat pedesaan antara lain :

Memperlancar hubungan dan komunikasi dengan tempat lain,
Mempermudah pengiriman sarana produksi ke desa,
Mempermudah pengiriman hasil produksi ke pasar, baik yang di desa maupun yang di luar
Menigkatkan jasa pelayanan sosial, termasuk kesehatan, pendidikan, dan penyuluhan

Hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan jalan baru antara lain :

Trase jalan mudah untuk dibuat
Pekerjaan tanahnya relatif cepat dan murah
Tidak banyak bangunan tambahan (jembatan, gorong-gorong, dll)
Pembebasan tanah tidak sulit
Tidak akan merusak lingkungan dan yang perlu diperhatikan dalam peningkatan jalan lama antara lain :

Lokasi memungkinkan untuk pelebaran jalan
Geometri jalan harus disesuaikan dengan syarat teknis
Tanjakan yang melewati batas harus diubah sesuai syarat teknis
Sistem drainase dan pekerjaan tanah tidak akan merusak lingkungan

Pada petunjuk pelaksanaan pembangunan prasarana pedesaan, asas pemilihan teknologi harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Menggunakan tenaga kerja setempat dengan jumlah yang banyak.
Mengutamakan penggunaan bahan setempat.
Membangun prasarana yang sederhana, agar dapat dikerjakan oleh masyarakat setempat tanpa mendatangkan tenaga ahli atau peralatan dari luar.
Membangun prasarana yang bermutu, sesuai dengan spesifikasi dan penjelasan yang ada dibuku Petunjuk Teknis.
Mencari harga yang relative murah,agar dapat membangun prasarana yang lebih banyak, mengingat kebutuhan prasarana jauh diatas biaya yang tersedia.
Aparat PPK tidak terpaku pada standar yang ada di buku petunjuk teknis, namun dapat dan berhak untuk memilih teknologi lain dengan catatan masih sesuai dengan kriteria PPK.
Larangan yang ada pada petunjuk teknis diperuntukkan untuk masalah yang dianggap kurang sesuai dengan criteria, terlalu mewah, yang diluar kemampuan. Contohnya adalah batasan-batasan dalam pengunaan jembatan beton atau permukaan aspal saja.
Masukan teknis dapat diterima dari banyak sumber termasuk konsultan pendamping, koordinator wilayah, konsultan inti, aparat proyek maupun dari luar.

Pembangunan jalan didaerah pedesaan selain perlu memperhatikan aspek teknis konstruksi jalan, juga perlu memperhatikan aspek konservasi tanah mengingat kondisi wilayah dengan topografi yang berbukit dan tanah yang peka erosi.

Dari hasil survey lapangan menunjukkan bahwa tidak sedikit erosi tanah yang berasal dari jalan, khususnya berupa longsoran dari tampingan dan tebing jalan. Tujuan dari pengendalian erosi pada jalan adalah untuk mengamankan jalan dan membangun jalan yang tidak menjadi sumber erosi.

Pemilihan trase jalan untuk mengurangi masalah lingkungan perlu dilakukan misalnya dengan mengurangi galian dan timbunan bilamana mungkin. Alasanya karena tidak mungkin di daerah perbukitan menghilangkan masalah erosi dengan pemilihan trase (misal dengan pemindahan trase atau mengurangi tanjakan).

Contoh solusi untuk kawasan perbukitan dalam hal pengendalian erosi misalnya dengan pembangunan tembok penahan tanah dan bronjong atau penanaman bahan-bahan vegetatif untuk menstabilkan lereng atau mengurangi erosi alur kecil (erosi percik)

STANDAR TEKNIS JALAN DESA

1) Pertimbangan Drainase

Drainase diperlukan karena air mempunyai pengaruh yang buruk untuk jalan, antara lain sebagai berikut :

Jalan menjadi jelek jika badan jalan tidak cepat kering sehabis huja
Jalan akan mudah terputus (pavement erosions) bila air dibiarkan melintangi permukaan jalan
Jalan menjadi rusak bila air dibiarkan mengalirdi tengah jalan
Jalan menjadi bergelombang bila fondasi jalan tidak kering

Pertimbangan yang paling sederhana dari masalah drainase adalah :

Jalan kawasan perbukitan diusahakan mengikuti punggung bukit karena jalan yang mengikuti punggung bukit tidak akan mengalami masalah drainase sebab air tidak perlu melintangi jalan.
Jalan yang dibuat pada lereng bukit harus ada galian dan timbunan, selokan pinggir jalan, talud, gorong-gorong dan bangunan pelengkap lainnya.
Jalan yang dibangun di lembah (cekungan) sebaiknya dihindari karena kemungkinan jalan tidak bisa dikeringkan.

2) Geometri Jalan

Jalan direncanakan untuk kecepatan 15 s.d. 20 km/jam, pandangan bebas harus memperhatikan keselamatan pemakai jalan yaitu :

Tikungan vertical dengan pandangan bebas 30 m
Tikungan horizontal dibuat dengan pandangan bebas 30 m
Jari-jari tikungan minimal 10 m dan untuk tikungan tajam perkerasan dibuat dengan pelebaran dan kemiringan melintang miring ke dalam.

3) Tempat Persimpangan

Pertimbangan yang harus diperhatikan adalah tempat menunggu kendaraan yang berjalan dari lain arah, tempat ini harus kelihatan dari tempat sebelumnya.

4) Tanjakan Jalan

Tanjakan diukur dengan rumus “jumlah meter naik per setiap seratus meter horizonta “ (10 m naik per 100 m horizontal sama dengan tanjakan 10 %)
Untuk peningkatan keselamatan dan penggunaan jalan, pilih trase jalan tanjakan yang tidak terlalu curam. Jika jalan menanjak terus, tanjakan maksimal dibatasi 7 %
Pada bagian pendek, tanjakan di batasi 20 %. Setelah 150 m, harus disediakan bagian datar atau menurun.

5) Tikungan pada Tanjakan Curam

Pada daerah perbukitan sering dijumpai pada jalan yang menanjak dengan kemiringan > 10%. Bila terdapat tikungan tajam didaerah tersebut jalan harus direncanakan sebagai berikut :

Perkerasan pada tikungan diperlebar menjadi > 4 m
Tikungan dibuat pada bagian datar untuk mempermudah perjalanan bagi yang naik atau turun
Perencanaan drainase jalan dibuat sedemikian hingga saluran dari atas diteruskan lurus ke depan dan airnya dibuang jauh dari jalan, dan saluran pada jalan bagian bawah dimulai dari luar bagian datar (sesudah tikungan)

6) Bentuk Badan Jalan

Penentuan bentuk badan jalan disarankan sebagai berikut :

Pada kondisi biasa badan jalan dibuat miring ke saluaran tepi dengan kemiringan badan jalan 4-5%.
Untuk daerah relatife datar, badan jalan dibuat seperti “punggung sapi” (lebih tinggi ± 6-8 cm di bagian tengah) dengan catatan bila punggung sapi sudah terlihat dengan mata telanjang berarti sudah cukup miring untuk drainase.
Pada tikungan jalan dibuat miring ke dalam dengan kemiringan maksimal 10% dan perlebaran perkerasan dibagian dalam tikungan demi keamanan dan kenyamanan.
Pada jurang jalan dibuat miring ke arah bukit dan saluran, hal ini demi keselamatan dan drainase.

7) Bentuk Badan Jalan Di Daerah Curam

Badan jalan di daerah curam harus dibuat miring ke bukit dan saluran tepi jalan. Ukuran saluran minimum 50 cm dalam × 30 cm lebar, dengan bentuk trapesium. Kemiringan tebing maksimum 2 : 1, dengan galian /keprasan maksimal disarankan 4,00 meter. Timbunan maksimal 1,50 m.

8) Permukaan Jalan

Penentuan tebal lapisan batu belah disesuaikan dengan kebutuhan (jenis dan frekuensi lalu lintas) dan ketersediaan batu. Untuk tebal lapisan 15 cm digunakan batu belah/ pecah dengan ukuran 8/15, dan untuk ukuran batu 15/20 biasanya digunakan untuk lapisan dengan tebal 20 cm. Lapisan batu belah dapat diganti dengan lapisan sirtu (pasir & batu tebal 20 cm), terutama untuk daerah kesulitan batu dan mempunyai tanah dasar yang stabil. Batu belah/pecah harus bersifat keras dan minimal mempunyai tiga bidang pecah.

Petunjuk pelaksanaan untuk perkerasan jalan antara lain :

Tanah asli di bawah lapis pondasi harus dipadatkan dengan alat pemadat (mesin gilas, steamper, timbres) dengan kemiringan yang direncanakan untuk permukaan.
Lapisan podasi paling bawah adalah lapisan pasir yang berfungsi untuk memudahkan pemasangan batu permukaan dengan rapi dan rata.
Batu belah harus dipasang tegak lurus dengan as jalan (melintang), dengan ujung yang lebih runcing di atas agar bila terbebani tidak akan tembus lapisan pasir dasar, dan dikunci dengan batu kecil.
Lapisan paling atas berupa campuran pasir dengan tanah terpilih, atau dapat terbuat dari sirtu dan atau krosok dengan tebal 2 cm, yang kemudian dipadatkan dengan mesin gilas roda besi (tandem roller)

9) Bahu Jalan

Fungsi bahu jalan antara lain :

Pelindung permukaan jalan
Perantara antara aliran air hujan yang ada di permukaan jalan menuju saluran tepi.
Tempat pemberhentian sementara.

Persyaratan teknis bahu jalan sebagai berikut :

Dibuat disebelah kiri dan atau kanan sepanjang jalan, dengan lebar minimum 50 cm
Harus dibuat dengan kemiringan yang lebih miring dari permukaan jalan, biasanya 6-8 cm (sama dengan turun 3-4 cm per 50 m’)
Material penyusunnya seharusnya terdiri dari tanah yang dapat ditembusi air, sehingga pondasi jalan dapat dikeringkan melalui proses perembesan.
Tanah pada bahu jalan harus dipadatkan.
Lebih baik bila ditanami rumput ditepi luar bahu, mulai 20 cm dari tepi yang berfungsi sebagai stabilisasi tepi jalan.
Penanaman pohon perdu di luar bahu (dan saluran bila ada) untuk membantu stabilitas timbunan baru.

10) Pemadatan Tanah

Tanah pada bagian galian tidak perlu dipadatkan lagi kecuali pernah mengalami gangguan yang mengakibatkan tanah menjadi kurang padat.

Sebelum kegiatan pemasangan perkerasan jalan, semua daerah timbunan harus dipadatkan dengan mesin gilas, steamper, atau trimbisan. Pemadatan ini membantu menjaga stabilitas dan daya dukung / tahan badan jalan.

Proses pemadatan dilakukan pada kadar air tanah optimum yaitu tanah pada keadaan sedikit basah, tetapi kalau digenggam tidak ada air mengalir ke luar.

Pelaksanaan pemadatan tanah dilakukan lapis demi lapis dengan setiap lapis mempunyai tebal maksimum 20 cm. Untuk daerah tempat tanah dasarnya jelek, maka badan jalan harus diadakan perkuatan, misalnya cerucuk atau stabilisasi.

11) Perlindungan Tebing

Cara yang digunakan untuk perlindungan tebing antara lain :

1. Saluran Diversi digunakan untuk menangkap air yang mengalir dari lereng di atas menuju tebing, agar air tidak terbuang melalui tebing. Isi saluran diversi harus dibuang ke tempat yang lebih aman. Bila aliran airnya cepat, saluran diversi harus dilindungi dengan pasangan batu, batu kosong, rumput atau terjunan seperti saluran lain. Saluran diversi digunakan terutama untuk tebing dengan puncak lereng masih jauh diatas tebing jalan.

2. Teras Bangku dapat dilakukan dengan syarat lahan dapat dikorbankan untuk membentuk teras dan jenis tanah dapat dibentuk dengan stabil. Teras dibuat sejajar dengan kontur (kemiringan maksimal 2%). Setiap 10 m panjang air diterjunkan dari saluran ke bawah, dan penerjunan harus diperkuat seperti bangunan terjun yang lain. Dimensi teras minimal adalah 50 cm lebar dan 1.00 m tinggi.

3. Talud Batu Kosong dapat disusun pada tebing, tetapi tebing harus dikepras agar tidak tegak lurus. Aliran air dipermukaan dialihkan dari talud batu kosong melalui saluran diversi.

4. Talud Pasangan Batu relative kuat, namun relatif mahal. Pasangan batu harus diberikan suling untuk membuang air tanah dari belakang tembok. Ujung dalam suling harus diberi saringan kecil dari ijuk. Pasangan batu harus dibuat dengan pondasi yang tidak akan bergerak, karena pasangan batu tidak fleksibel sama sekali. Ukuran bawah pasangan batu disesuaikan dengan standar Bina Marga.

5. Bronjong adalah cara yang kuat dan cukup fleksibel, tetapi relatif lebih mahal. Agar posisi bronjong stabil dan tidak lari, pancangan diberikan pada tingkat bronjong yang paling bawah, dengan jarak pancang setiap 1 – 1½ m dan ukuran pancangan 12-15 cm. Dipancang sampai lapisan tanah keras. Kegunaan bronjong untuk menahan timbunan baru atau melindungi tebing dari aliran air.

6. Perlakuan Vegetatif adalah cara yang relatif efektif dan murah , yaitu dengan menanami tebing dengan berbagai jenis tanaman.

12) Saluran Pinggir Jalan

Saluran yang berdekatan dengan bahu jalan diperlukan disebelah kanan dan kiri jalan, kecuali :

Jalan dibuat dipunggung bukit (bentuk Punggung Sapi)
Jalan dibuat dilereng bukit, tidak perlu saluran di sebelah bawah
Badan jalan diurug lebih dari 50 cm

Untuk keadaan biasa dimensi saluran harus berukuran minimal 50 cm (dalam) dan 30 cm (lebar dasar), dengan lebar atas 50 cm (bentuk trapesium).

Syarat saluran pinggir jalan :

Saluran dibuat sejajar dengan jalan
Dasar saluran dibuat kemiringan yang rendah untuk menghindari erosi tanah dasar saluran/plesteran dasar, namun tidak datar.
Ketinggian dasar saluran harus lebih rendah dibanding lapisan pasir dibawah pondasi jalan untuk proses perembesan dan pengeringan pondasi jalan.
Untuk saluran yang mudah erosi, perlindungan terdiri dari perkuatan talud dan dasar saluran serta pemberian bangunan drop struktur. Jenis perlidungan saluran antara lain dengan menggunakan rumput (gebalan), turap, batu kosong, atau pasangan. Bronjong dapat digunakan terutama pada tikungan di tanah yang peka erosi.

Pertimbangan untuk pemilihan tipe perlindungan saluran pinggir adalah :

Kemiringan saluran dan kecepatan air
Jenis tanah
Perubahan arah aliran pada belokan
Debit air

13) Pembuangan dari Saluran dan Gorong-gorong

Fungsi dari saluran ini adalah untuk mencegah kerusakan akibat pengaliran air yang tak terkendali. Syarat teknis untuk saluran ini antara lain :

Direncanakan untuk mengalirkan air ke sungai atau saluran yang mampu mengalirkan volume air tanpa merusak lingkungan
Diawali dari gorong-gorong, saluran pinggir yang overloud dan berhenti pada sungai atau saluran besar yang ada.
Ukuran saluran didesain dengan debit air terbesar, dengan ukuran minimal sama dengan ukuran saluran pinggir yang standar (50 × 30)cm.
Saluran ini harus dilindungi seperti saluran-saluran lain, untuk mencegah erosi dasar dan talud saluran.

14) Drainase Air Tanah

Perlakuan ini bertujuan untuk mencegah air tanah naik ke permukaan jalan sehingga jalan tetap dalam keadaan stabil dan tidak kehilangan agregat halusnya.

Contoh rembesan dari air tanah yang memerlukan perencanaan darinase air tanah yaitu :

Rembesan dari permukaan jalan
Rembesan dari tebing
Rembesan dari pondasi jalan
Tempat rendah (lembah/cekungan) dimana tanah asli menurun ke jalan
Terdapat kantong air di atas lapisan kedap air

15) Perlakuan Vegetatif

Cara ini sangat baik bila dikaitkan dengan fungsi konservasi seperti untuk mengurangi aliran permukaan dan meningkatkan infiltrasi. Nilai tambah lain dari perlakuan vegetatif yaitu :

Lebih murah dibanding perlakuan sipil teknis
Dapat memiliki nilai ekonomi sebagai sumber kayu bakar dan pakan ternak
Mudah dilakukan dan terjangkau oleh masyarakat sekitar tanpa bantuan proyek.

Perlakuan vegetatif pada jalan dari fungsi konservasi mempunyai dua sasaran utama yaitu mencegah erosi dan longsor.

Contoh pengendalian erosi dan longsor yang terjadi pada jalan dengan cara perlakuan vegetatif penanaman rumput / leguminosa, karena dapat membentuk gebalan yang padat, memberi kesempatan air hujan untuk infiltrasi ke dalam tanah, mengurangi pukulan air hujan secara langsung, mengurangi erosi percikan karena ada sistem perlindungan oleh tajuk dan mulsa daun, menghambat pergerakan sedimen.

Langkah-langkah untuk pemilihan jenis tanaman untuk perlakuan vegetatif yang bersifat konservasi antara lain :

Mengumpulkan data yang bersifat informasi tentang keadaan lokasi, termasuk ketinggian tempat, jumlah curah hujan dan lama musim kemarau, jenis dan tekstur tanah, dan keasaman tanah (pH).
Mengamati jenis tumbuhan yang sudah ada di sekitar lokasi perlindungan.
Mengetahui fungsi tanaman yang diperlukan untuk mengatasi masalah konservasi yang ada.
Penentuan jenis tanaman yang dapat tumbuh dengan baik di lokasi, berdasarkan syarat tumbuh.
Mencari informasi tentang persediaan bahan tanaman untuk ditanam.
Memutuskan jenis tanaman yang layak untuk lokasi tersebut, ditinjau dari aspek teknis, ekonomi, dan sosial.

Aspek yang dipertimbangkan dalam penentuan jenis tanaman :

Sesuai dengan jenis tanah, iklim, tinggi tempat dan sifat perakaran
Bersifat agresif (dalam waktu pendek mampu menutup tanah seluas mungkin)
Berumur panjang
Disukai ternak atau tidak
Aman bagi jalan dan pemakai jalan
Berfungsi juga dalam estetika
Bernilai ekonomis dan bermanfaat (sebagai pakan ternak atau kayu bakar, dll)

16) Permukaan Jalan Di Daerah Tanjakan

Perlakuan jalan untuk daerah tanjakan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Pengaspalan Tanjakan

Perlakuan yang diisyaratkan yaitu dengan cara lapisan laburan aspal (Buras). Lapisan Buras berguna untuk menutup permukaan jalan agar kedap air, tidak berdebu, mencegah lepasnya butiran agregat halus dan idak licin.

Persyaratan untuk perlakuan dengan pengaspalan adalah :

Tanjakan minimal adalah 12% pada jalan lurus
Tanjakan minimal 10% pada tikungan
Tanjakan tidak dapat dilandaikan dengan biaya yang seimbang
Panjang maksimal 150 m di satu tempat
Di daerah transisi sepanjang 10 m sebelum dan sesudah tanjakan.
Badan jalan dan perkerasan di bawah aspal (pondasi jalan) harus memenuhi standar kualitas yang baik, terutama masalah drainase, pemadatan, dan lebar bahu.

Cara Pelaksanaan Pengaspalan dengan Lapisan Buras adalah :

Pembersihan permukaan dengan sapu dan sikat
Penyiraman aspal, yang dilakukan dengan cara :

Aspal dipanaskan dalam drum, tetapi harus jangan terlalu panas

Jalan dibasahi sedikit tapi hindari terlalu basah
Aspal dosemprotkan dengan jumlah satu liter /m²

Pasir dihamparkan segera setelah proses penyemprotan sewaktu aspal masih panas.
Pemadatan pasir dilakukan pada waktu aspal masih panas. Diperiksa kerataan hasil pemadatan dan diperbaiki dengan penambahan pasir dan pengulangan pemadatan.

Peralatan yang digunakan adalah kereta dorong, kotak pembawa pasir, penyebar pasir, penggaruk, perata, sekop, pemadat (steamper, mesin gilas, tembiris), pemanas aspal, mistar pelurus, pengatur ketebalan lapisan, pengukur kemiringan hamparan.

b. Konstruksi Telasah

Konstruksi telasah komposisi materialnya sama dengan Telford, namun pemasangan batu (ukuran 15/20 atau 20/25) untuk telasah bagian runcingnya dipasang di bawah satu persatu dan langsung di pukul dengan martil seberat 5 s/d 10 kg. Pertimbangan pemakaian konstruksi Telasah antara lain :

Kemiringan jalan > 15%
Pemadatannya dilakukan secara manual, karena penggunaan alat berat bebannya terlau berat.
Pengaspalan tidak dimungkinkan karena mahalnya konstruksi

Persyaratan jalan konstruksi Telasah antara lain :

Tebal lapisan pasir yang dihamparkan dalam keadaan basah adalah 5 s/d 10 cm.
Batu yang dipasang untuk badan jalan (pondasi jalan) ukurannya 15/20 atau 20/25.
Pemasangan batu dilakukan oleh dua orang terdiri dari satu orang memasang dan satu lagi memukul lasung satu per satu.
Ukuran batu tepi minimal 20/30 cm dengan pemasangan terbalik dan dilakukan pemukulan.
Ukuran batu pengunci 2/3 atau 5/7 cm, dalam pemasangannya dilakukan pemukulan dengan tembiris sampai mencapai kerataan yang disyaratkan.
Lapisan penutup menggunakan sirtu yang banyak mengandung lempung (clay) agar dimusim hujan tidak mudah terbawa oleh air, dan pemadatan dilakukan.

c. Jalan Beton

Merupakan perkerasan kaku (rigid) tersusun dari bahan semen, pasir, kerikil. Konstruksi ini dipakai didaerah dengan struktur tanahnya labil, mudah pecah, lembek, dan pada turunan/tanjakan diatas singkapan batu. Kualitas campuran sama dengan standar beton yaitu 1pc : 2ps : 3kr

Persyaratan material antara lain :

Pasir maupun krikil harus bebas dari bahan lain seperti tanah lempung, sampah, dan kotoran lainnya.
Krikil harus keras dengan bidang pecah minimal 3 bidang
Tebal konstruksi 15 cm
Fas (faktor air semen) kecil / proses percampuan penggunaan air jangan terlalu banyak.

Pelaksanaan :

(1) Pada tanah labil

Tanah dasar dibentuk punggug sapi
Pasir beton dihampar setebal 5 cm dan dipadatkan
Dipasang papan cetakan untuk membatasi ketebalan yang disaratkan
Adukan beton dituang ke permukaan dan dipadatkan dengan penggetar atau ditusuk-tusuk dengan kayu.
Permukaan dibuat kasar dengan menggunakan sapu lidi kea rah menyamping.
Setiap 1 m memanjang dibuat dengan lebar 1 cm dan dalam 2 cm
Setiap 2 m panjang diberi delatasi/pemisah selebar 1 cm
Pemakaian setelah umur beton minimal 21 hari dihitung dari akhir pengecoran.

(2) Pada Singkapan Batu

Badan jalan dibentuk seperti punggung sapi dengan alat blencong/gancu/pahat.
Bila terdapat bagian yang susah dibentuk misalnya cekungan, maka dibagian ini dibentuk batas persegi dan diisi dengan beton yang sudahdipersiapkan.
Untuk jenis badan jalan seperti ini di bawah beton tidak perlu menggunakan pasir.

d. Alternatif Penanganan Tanjakan Dengan Kondisi Setempat Berupa Singkapan
Batu

Persyaratan :

Daerah singkapan harus bersih dari kotoran organik maupun anorganik
Daerah yang akan diaspal harus kering dan dibuat rata
Penggunaan aspal sand sheet dengan ketentuan sebagai berikut :

Disemprotkan tack eoaf tipe MC (medium current) atau RC (rapid current) : 0,2 – 0,35 kg/m²,
Komposisi sand sheet adalah 0, 68 – 0,90 lt/m² (aspal institute), 5,5 – 8,0 kg/m² pasir (Manual series No 19 (MS – 19)),
Ketebalan sand sheet antara 1 – 2 m

Cara pelaksanaan :

Bila menggunakan cara sederhana dilakukan dengan system “Aspal Goreng”, yaitu :

- Pasir digoreng agar kering

- Aspal drum yang sudah dipanaskan dicampur dengan pasir dengan kapasitas seperti yang tercamtum diatas.

- Diaduk dengan sekop hingga rata

- Diangkut dengan kotak pengangkut

- Dihamparkan dilokasi yang akan diaspal dan diratakan dengan alat perata aspal

- Ketebalan diukur dengan besi pengukur dengan perkiraan ketebalan sebagai berikut :

Padat Loose

2 cm 2,5 cm

1 cm 1,5 cm

- Digilas dengan alas penggilas dari tepi

14) Stabilisasi

Proses ini dilakukan dengan menambah sedikit bahan tertentu pada tanah asli.

Bila tanah dilokasi ini (subgrade) labil dan tidak mempunyai bahan lokal lain yang layak, maka teknik ini dnilai sebagai alternative yang terbaik. Perlakuan tanah dengan teknik ini berbeda untuk tiap jenis tanah, dan mempunyai zona efisiensi yang berbeda pula.

Bahan tambah semen digunakan untuk stabilisasi tanah jenis pasir kasar dan pasir halus, dan untuk bahan kapur digunakan pada jenis tanah lanau halus, lempung kasar, dan lempung halus.

15) Pembangunan Jalan Di Daerah Rawa

Pada proses pembangunan jalan desa teknik untuk membuat jalan didaerah rawa dianjurkan dengan menggunakan teknologi penggantian sebagian subbase (lapisan pondasi jalan diatas subgrade), kemudian dipasang matras galar kayu, cerucuk kayu, cerucuk dari papan atas, atau yang lain dengan memperhatikan ketinggian air minimum agar kayu selalu dalam keadaan terendam. Timbunan biasa tidak termasuk tanah lempung dengan plastisitas tinggi, tidak termasuk bahan organik, dan mempunyai CBR diatas 6%. Timbunan terpilih mempunyai CBR diatas 10% dan PI diatas 6%. Teknogi lain yang dianjurkan yaitu Tiang Turap Kayu atau Stabilisasi dengan Cerucuk.

KASUS-KASUS KRITIS

2008-06-10T02:53:00.000-07:00

Kasus 1

Fasilitator Kecamatan Bambang ditempatkan di Kabupaten Cianjur. Dia telah diberi daftar usulan kegiatan dari beberapa desa pada waktu pertemuan dengan Fasilitator Teknik Kabupaten di kota kabupaten. Pada waktu dia pergi ke salah satu desa ternyata beberapa tokoh masyarakat kurang setuju dengan jenis kegiatan dan lokasi yang diusulkan. Setelah Bambang meninjau kembali situasi di desa ini, ternyata ada sedikit friksi antara kelompok-kelompok masyarakat yang mengakibatkan perbedaan pendapat mengenai kegiatan yang perlu diusulkan. Prasarana yang telah dipilih pada MD II ternyata hanya merupakan usulan dari kelompok tertentu yang kebetulan termasuk kepala desa.

Apa tindakan Bambang dalam situasi ini?

Penjelasan :

Prinsip: prasarana yang diusulkan harus melalui musyawarah desa. Ternyata dalam kasus ini belum disepakati masyarakat, tetapi apa yang dapat dilakukan oleh FK pada saat ini?

Alternatif yang jelas adalah untuk mengadakan pertemuan dengan wakil-wakil masyarakat atau dimusyawarahkan kembali usulan. Tetapi ini tidak begitu mudah untuk diadakan. Bagaimana kalau tokoh-tokoh tidak setuju? Apakah FK sebaiknya mengancam penggagalan bantuan? Apakah FK berhak sejauh itu (sebenarnya hanya boleh merekomendasi hal itu kepada Pimpro di kabupaten dan melalui Fasilitator Teknik Kabupaten kepada Pusat, tapi desa tidak tahu)?

Kalau FK memperlihatkan powernya, apakah dia bisa bekerja efektif bersama mereka lagi? Jangan sampai kelompok tertentu itu juga mau sabotase FK.

Kasus 2

Pada waktu survei jalan di desa Cibulan, Fasilitator Kecamatan Maya telah mencatat bahwa jalan harus diperlebar kurang lebih 12 meter kiri kanan, dan untuk 40 meter rencana jalan akan memotong lahan seorang petani untuk menghindari tanjakan pada tikungan yang cukup tajam. Pada waktu bantuan ditandatangani, katanya masalah ganti rugi sudah selesai sesuai dengan peraturan, dan semua petani telah menyutujui dengan cara ganti rugi. Beberapa minggu setelah pelaksanaan dimulai, pemilik lahan tersebut mengatakan tidak puas dengan lahan yang diberikan sebagai ganti rugi, yang ternyata lebih sempit dan kurang subur. Kalau tidak diganti dengan yang lain dalam waktu satu bulan, jalan akan ditutupnya. Aparat desa dan petugas kecamatan berjanji bahwa masalah ini akan diselesaikan.

Apa yang harus dilakukan Maya?

Penjelasan :

Menurut aturan, FK sudah salah. Kepuasan penerimaan ganti rugi harus beres sebelum pelaksanaan dimulai. Apakah dalam kasus ini FK telah yakin bahwa tidak ada masalah dengan apa yang diberikan? Harus dicek.

Tapi kasus seperti ini sering muncul, tanpa kesalahan FK. Kadang-kadang masalah adalah masalah lain, tetapi muncul sebagai masalah ganti rugi. Orang tidak puas dengan gaya manajemen ketua, bikin ribut soal ganti rugi. Atau orang dipaksakan secara halus untuk diam, tapi lama-lama ikut teriak soal kerugiannya.

Apa yang harus lakukan FK? Mempelajari situasi sepenuhnya dan membantu desa menyelesaikannya. Bila aparat masih mau main paksa, FK bisa minta tolong pihak kecamatan untuk membantu. Atau tokoh masyarakat desa ini.

Kasus 3

Di desa Tugu pembangunan prasarana air bersih sudah berjalan satu bulan, dan menurut Fasilitator Kecamatan Didik, kemajuan fisik dan mutu pekerjaan jauh di bawah standar. Setelah diteliti, ternyata mandor yang dipakai kurang mampu, tetapi sangat didukung oleh kades. Mandor belum banyak pengalaman dengan kegiatan seperti ini dan tidak mampu mengendalikan para pekerja. Pekerja sering tidak mengerti apa yang harus mereka lakukan, dan akhirnya menunggu perintah beberapa jam. Didik tidak mempunyai waktu pada saat ini untuk melatih mandor ini, karena banyak lokasi yang harus dikunjungi, apalagi mandor ini kelihatan memang sulit untuk dilatih.

Apa yang harus dilakukan oleh Didik?

Penjelasan :

Kemampuan mandor atau tim pelaksana yang lain sering terlalu rendah dan banyak menyita waktu FK. FK harus mendorong desa untuk meningkatkan kualitas agar manfaat dapat dinikmati lama. Tetapi tidak boleh mencari musuh, yaitu anggota tim yang harus diganti.

Daripada mengganti personil, boleh juga menambah asisten atau memanfaatkan Fasilitator Desa (Teknis) yang ada untuk membantu mandor yang lemah. Bila sampai orang lama harus diganti, harus dengan cara yang tidak menyinggung perasaannya.

Sebaiknya masalah ini diantisipasi dari awal. Sebaiknya diadakan seleksi oleh FK, dengan pengertian desa mencalonkan tetapi FK akan menguji mereka. Atau di pertemuan awal dijelaskan bahwa kemungkinannya jabatan tersebut harus disharing, yaitu ada anggota yang diganti supaya lebih banyak orang mendapat pengalaman (bila diantisipasi ada calon yang mungkin harus diganti).

Kasus 4

Pada waktu verifikasi usulan prasarana di desa Curug, Fasilitator Kecamatan Djoko melihat bahwa manfaat hanya akan diterima oleh sedikit orang, yang kebetulan mempunyai lahan di sekitar satu bukit. Beberapa tokoh masyarakat mempunyai lahan di situ, dan kelihatan mereka sangat berpengaruh pada waktu usulan tersebut dibahas. Masyarakat pada umumnya tidak akan menikmati manfaat dari prasarana yang diusulkan, tetapi kelihatan tidak keberatan kalau jalan itu dibangun, asal mereka bisa ikut bekerja dan menerima insentif.

Apa yang harus dilakukan oleh Djoko?

Penjelasan :

Perbedaan dengan kasus pertama adalah sikap masyarakat, yang tidak peduli. Tidak apa-apa bila manfaat dinikmati kelompok tertentu asal mereka boleh bekerja.

Menurut kita, mungkin hal ini tidak fair. Kenapa mereka tidak lebih vokal dan mengambil haknya? Apakah FK harus menjadi fasilitatornya? Mungkin ya, mungkin tidak, tetapi FK harus mampu melihat masalah ini dari berbagai pandangan. Apakah masyarakat rugi bila mengikuti kehendak kelompok itu? Apakah kerugian tersebut menjadi hal yang harus ditangani FK?

Kasus 5

Fasilitator Kecamatan Maman ditugasi Fasilitator Teknik Kabupaten untuk membuat empat belas buah desain pada tahap perencanaan. Menurut Maman, pembuatan desain ini perlu waktu yang cukup lama, mungkin dua setengah bulan setelah survei selesai. Itu pun dengan kualitas yang kurang baik menurut dia, dibanding desain yang pernah dibuatnya pada prasarana yang lain.

Apa seharusnya pendekatan yang dipakai oleh Maman?

Penjelasan :

Dalam kasus ini diharapkan FK akan mengerti bahwa pekerjaan tidak mungkin sempurna. Kita semua dikejar waktu, dan kalau semua dibuat sempurna kemungkinannya perencanaan atau pelaksanaan tidak selesai. FK harus membuat gambar dan RAB secara cepat, dan aturan PPK mengizinkan perbaikan belakangan, dengan mudah. Ada untung dan ada rugi bila desain dibuat bagus sekali. Perlu dipikirkan untung dan rugi itu. Satu keterampilan FK yang baik adalah kemampuan untuk mengatur waktu diri sendiri.

Kasus 6

Di desa Pulosari, Fasilitator Kecamatan Widjianto akan melakukan survei teknis dan pengukuran lokasi, dengan bantuan 5 orang. FK telah mengatur kegiatan ini melalui TPK, tetapi pada hari pertama, tidak ada satu orang pun hadir untuk ikut mengukur lokasi. Pagi-pagi Widjianto datang ke desa untuk melakukan survei, ternyata kelima orang semua mempunyai kesibukan yang lain, seperti ke pasar untuk menjual kambingnya, memperbaiki saluran irigasinya, mengurus pendaftaran sekolah anaknya, dan sebagainya. Besok FK sudah berjanji melakukan survei di desa berikutnya.

Apa yang harus dilakukan oleh Widjianto?

Penjelasan :

Kasus ini cukup sulit. Pasti akan disarankan untuk mengadakan pendekatan dengan TPK dan tokoh masyarakat agar mereka bisa menggerakkan masyarakat untuk kepentingan bersama. Perlu dijelaskan pula kepada mereka bahwa FK tidak hanya bekerja di satu tempat, dan FK berjanji pada masyarakat di desa lain, dimana lebih siap untuk membantu survei.

FK selalu siap membantu orang yang mau bekerja dan mau belajar, tetapi kalau desa tidak siap membantu dengan hal-hal kecil seperti ini, bagaimana nanti kalau sudah menghadapi masalah yang jauh lebih sulit.

FK membuat janji waktu baru bersama desa ini. Jangan marah-marah. Jangan marah-marah bila besok terjadi lagi.

Bila hal ini sering terjadi, barangkali masalah yang ada tidak hanya masalah yang kelihatan. Mengapa masyarakat enggan membantu FK? Kurang senang dengan prasarana yang dipilih? Kurang setuju dengan seleksi TPK?

Kasus 7

Pada waktu menandatangani perjanjian, masyarakat desa Mandiri berjanji akan memelihara prasarana yang dibangun, 12 buah MCK yang lengkap serta air bersihnya. Pada waktu pelaksanaan, Fasilitator Kecamatan Djoni telah membantu TPK membuat organisasi pengelolaan dan pemeliharaan tiap MCK, dan ditetapkan iuran sebesar Rp 1000 per KK per bulan. Lima buah MCK dikerjakan terlebih dahulu, dan diselesaikan minimal tiga bulan sebelum yang lain diselesaikan. Selama tiga bulan tersebut, lima buah MCK yang selesai biasa dipakai masyarakat, tetapi tidak ada pemeliharaan dan pembersihan sama sekali. Djoni melihat keadaan MCK itu yang sangat mengecewakan, karena masyarakat tidak tahu cara menggunakan MCK dengan benar.

Apa yang harus dilakukan oleh Djoni?

Penjelasan :

Kekurangan dalam pemeliharaan cukup umum tetapi cukup serius.Untung masih dalam tahap pelaksanaan dan desa ingin melanjutkan konstruksi yang lain.

FK bisa mengajak Pemda (Dinas Kesehatan, misalnya) untuk memberi pengarahan. FK bisa membantu desa membuat jadwal kegiatan pemeliharaan dan langkah-langkah yang harus dilakukan.

Bila desa tidak mau memelihara walaupun banyak dibantu, penarikan berikutnya dapat ditunda -- dengan alasan Fasilitator Teknik Kabupaten suruh berhenti, atau RMU, atau Bank Dunia, atau PjOK (bila PjOK setuju). Harus ada perubahan sikap (yang perlu sedikit waktu). Bila tidak dipelihara lebih baik berhenti daripada membuang banyak biaya.

Kasus 8

Masyarakat di desa Botoputih telah memutuskan bahwa insentif untuk satu Hari Orang Kerja adalah Rp 16.000 untuk pekerja dan Rp 18.000 untuk kepala kelompok. Batu yang dikumpulkan oleh masyarakat akan dibeli dengan harga Rp 45.000 per meter kubik, padahal kalau dijual ke luar desa biasanya hanya menerima Rp 30.000. Pada prinsipnya, TPK menentukan harga sesuai dengan hasil survei harga, tetapi menurut PjOK harga tersebut tidak wajar dan dia tidak mau menandatangani Surat Perjanjian sebelum harga diturunkan. Menurut PjOK Rp 10.000 dan Rp 12.000 sudah cukup untuk HOK, dan batu harus dengan harga Rp 30.000 seperti harga biasa. Fasilitator Kecamatan Mita sudah berusaha berunding dengan desa, tetapi masih mempertahankan harga tinggi, karena katanya masyarakat pada musim kemarau bisa bekerja di lahan tembakau dengan upah yang setinggi itu.

Apa yang harus dilakukan oleh Mita dalam situasi seperti ini?

Penjelasan :

Masalah ini sering terjadi. Menurut aturan, desa menentukan harga, asal wajar. FK dan PjOK boleh memberi argumen bahwa harga yang ditetapkan sebaiknya diturunkan. Alasan tradisional untuk menurunkan harga adalah: “Lebih banyak prasarana dapat dibangun,” “Kapan lagi mau menerima bantuan sebesar ini?”, “Sayang bila tidak bisa dimanfaatkan”, “Digaji sedikit supaya tidak mesti bekerja di luar”, dst.

Masalah harga batu dan insentif berbeda. Harga tinggi wajar untuk ditolak, karena jelas ada kenaikan (mark-up) Amumpung ada proyek@. Fasilitator Teknik Kabupaten juga seharusnya menolak harga yang tidak masuk akal. Harga sangat mahal juga belum tentu lulus MAD III, sehingga harga diturunkan atau kegiatan dicoret.

Untuk insentif sulit dipaksakan. Pengertian yang sering berhasil adalah Ademi@ kepentingan bersama, dan pengaturan tenaga kerja supaya bebannya merata. Pakai sistem giliran kerja. Sekian hari bekerja di luar dengan upah lebih tinggi, tetapi hari tertentu membantu di PPK. Alternatif lain adalah menggunakan sistem borongan kerja, dimana tidak dibatasi pendapatan per hari. Tergantung prestasi kerja, sehingga mungkin tidak kalah dengan pekerjaan di luar.

FK hanya dapat memperlihatkan alternatif yang banyak untuk dibahas.

Kasus 9

Fasilitator Kecamatan Ridwan di desa Banjarsari merasa kecewa atas kemajuan proyek, tetapi ketika bertanya pada TPK dijawab tidak ada masalah apa-apa. Pada penyuluhan awal pelaksanaan, Ridwan telah mengatakan bahwa masyarakat harus melaporkan semua masalah kepada konsultan, tetapi belum pernah ada yang melaporkan masalah. Tetapi semakin lama, semakin sedikit orang yang ikut bekerja, dan semakin sedikit semangat kerjanya. Menurut Ridwan, kepala desa atau mungkin orang kecamatan ingin menjatuhkan konsultan, tetapi belum tahu siapa.

Apa yang harus dilakukan pada situasi yang dihadapi Ridwan?

Penjelasan :

Dari keadaan yang ada kelihatan ada masalah tetapi belum tahu masalahnya apa. Masyarakat kurang tertarik bekerja di proyek. Gejala ini bisa disebabkan puluhan alasan: tidak suka prasarana, tidak suka insentif, punya pekerjaan lain, tidak suka FK, tidak suka Tim Pelaksana, ada provokator, malas bekerja keras-keras, takut bekerja jauh dari desa di hutan, membandingkan insentif dengan proyek lain, ada kelompok di desa yang tidak disukai, iri dengan dusun yang dapat bantuan.

Bagaimana FK mendapat informasi sebenarnya? Jangan mengasumsikan bahwa alasan adalah karena masalah X. Jangan juga berasumsi bahwa ada kaitan dengan FK. Nara sumber informasi di desa di mana saja?

Kasus 10

Ginting ditempatkan sebagai Fasilitator Kecamatan di Sumenep, walaupun dia belum pernah bekerja di Jawa atau Madura dan hanya bisa berbahasa Indonesia dan bahasa Batak. Menurut dia dan menurut perusahaannya, pasti banyak orang yang berbahasa Indonesia di desa, maka konsultan pasti bisa memberi instruksi kepada para pekerja dan TPK. TPK juga bisa memberi informasi kepada Ginting dengan bahasa Indonesia, dan lebih baik mereka dibiasakan menggunakan bahasa nasional daripada hanya mampu memberi penjelasan dalam bahasa daerah. Ginting tidak punya rencana untuk belajar bahasa Madura sama sekali, karena tidak diperlukan.

Bagaimana situasi Ginting dan keputusannya?

Penjelasan :

Kasus ini juga sering terjadi, apalagi dengan banyak FK Sumatra telah pindah ke Jawa. Sebenarnya tidak menjadi masalah serius kalau hanya bisa bahasa Indonesia, asal FK sabar. Lebih penting sikap FK dan pengertian budaya lokal daripada bahasa.

Sebaiknya FK berusaha sedikit untuk belajar bahasa daerah. Tidak perlu banyak, tetapi harus kelihatan menghargai budaya setempat. Masyarakat akan senang dan FK mungkin akan lebih tahu masalah-masalah yang ada.

Komunikasi sangat penting, bukan bahasa. Bahasa hanya salah satu alat komunikasi.

Kasus 11

Menurut Fasilitator Kecamatan untuk desa Mulyorejo, Suyitno, masyarakat cukup maju dan mampu, hanya setiap ada kegiatan minta dibantu oleh FK. Bahkan masyarakat lebih puas bila pembukuan dan penanggungjawaban keuangan langsung ditangani FK. Suyitno berhasil menjelaskan bahwa dia dilarang keras memegang uang TPK, tetapi untuk masalah administrasi masyarakat tetap minta dikerjakan oleh FK. FK akhirnya menyetujui untuk melakukan pembukuan dan administrasi lain-lain dalam rangka pelatihan, tetapi masih ditekan untuk terus melakukannya karena bendara dan sekretaris belum mengerti dan takut salah.

Apa saja tindakan yang harus dilakukan oleh Suyitno dalam situasi ini?

Penjelasan :

Jelas sekali bahwa tujuan P3DT adalah pemberdayaan masyarakat dan LKMD, bukan pembangunan prasarana saja. Bila desa tidak mau atau tidak sanggup belajar dan bekerja, mungkin lebih baik dibatalkan saja.

FK tidak punya waktu untuk membantu desa-desa secara intensif. Memang pelatihan banyak menyita waktu, tetapi jauh lebih banyak bila FK harus melakukan administrasi untuk desa. Boleh dikatakan FK tersebut gagal.

Kasus 12

Masyarakat sangat bersemangat kerja, dan TPK mendorong Fasilitator Kecamatan Agus untuk mempercepat pelaksanaan. Agus sendiri takut bila desa diberi (yang cukup jauh dari desa) lebih dari Rp 10 juta, karena sulit untuk dikendalikan FK yang sering pergi ke desa lain. Kecamatan Agus sangat luas. Desa mengajukan dana awal sebanyak Rp 40 juta di RPD. RPD sendiri tidak begitu spesifik tentang kegunaan dana yang mau diambil; hanya sekian untuk tenaga persiapan, sekian untuk mengumpulkan bahan, sekian untuk membeli alat kerja, sekian untuk pembelian bahan dan sekian untuk biaya administrasi. Desa katanya tidak menerima penjelasan FK tentang aturan RPD dan pembatasan uang, yang dimiliki desa, bukan FK.

Bagaimana jalan keluar untuk Agus?

Penjelasan :

Pengendalian biaya dan kualitas harus dijaga oleh FK, dan alatnya adalah penarikan dana melalui RPD. Demi pemberdayaan, desa harus mampu merencanakan kegiatan dan pengeluaran. FK harus siap membantu mereka, terutama di awal proyek.

Bila desa diberi kesempatan untuk mengambil dana banyak, ada kemungkinan dana itu dihabiskan secara sia-sia. Banyak pekerjaan harus harus diulang (dana dari mana?), bahan yang harus dibeli kembali (dana dari mana?) atau diganti dengan jenis yang betul. Desa harus diberi pengertian tentang pengendalian atau manajemen pelaksanaan.

Betul mereka memiliki dana, tetapi mereka harus bertanggung jawab atas penggunaannya. (Menurut perjanjian, pekerjaan dapat dihentikan bila tidak mau mengikuti aturan). Tugas FK adalah untuk memberitahukan cara yang betul.

Cara yang betul adalah pembuatan Rencana Penggunaan Dana oleh unsur desa. FK telah diinstruksikan oleh Pusat untuk menggunakan alat ini dengan ketat.

PEMBANGUNAN PRASARANA DESA MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT OLEH FASILITATOR TEKNIK

2008-06-10T02:38:00.000-07:00

fasilitator teknik adalah seorang sarjana teknis sipil yang ditempatkan sebagai salah satu pelaku Program Pengembangan Kecamatan atau Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri di kecamatan yang menerima bantuan program yang bersangkutan, bersama Fasilitator Kecamatan, yang mempunyai latar belakang pendidikan dari bidang ilmu yang bebas. fasilitator teknik bekerja terutama untuk menjaga kualitas pembangunan prasarana yang diinginkan oleh desa serta manajemen konstruksi, sedangkan Fasilitator Kecamatan menjaga proses pemberdayaan yang ada di desa dan kecamatan. Kedua orang ini saling bekerja sama dan bekerja sama dengan pemerintah di kecamatan. [Dalam makalah ini, kata fasilitator termasuk fasilitator teknik dan fasilitator kecamatan; kata fasilitator hanya termasuk fasilitator kecamatan.]

fasilitator teknik juga berperan dalam proses pemberdayaan masyarakat di desa. Selain membantu dalam proses pemberdayaan yang umum, dia mempunyai peran khusus bidang teknik, untuk menjamin bahwa masyarakat mempunyai pengalaman positif dalam upaya pemberdayaan. Kalau proses pemberdayaan berakibat pembangunan prasarana yang berkualitas jelek, masyarakat tidak akan memilih proses yang lebih berdaya untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Harus dibuktikan bahwa proses pemberdayaan mengakibatkan masyarakat mendapat prasarana yang bermutu baik sebagai hasil karya sendiri, dan masyarakat menjadi semakin mampu dalam proses pengelolaan pembangunan sendiri. Desa yang sudah cukup mampu membangun prasarana sendiri disebutkan sebagai desa yang mandiri teknis. Tidak lagi bergantung pada pemerintah atau konsultan untuk segalanya.

Latar belakang fasilitator teknik dan situasi kerja

Seorang sarjana teknik mengikuti pelatihan pratugas sebagai calon fasilitator teknik, walaupun sudah berpengalaman sebagai seorang insinyur di lapangan dan sudah berpengalaman dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di tempat lain. Hal ini disebabkan pendidikan sarjana teknis jarang mendapat pelajaran tentang prasarana desa, belum tahu metode pengelolaan (manajemen konstruksi) di desa, dan belum tentu mengerti metode pemberdayaan masyarakat yang dianjurkan. Pelatihan pratugas untuk calon fasilitator teknik terdiri dari tiga bagian utama :

Bagian Umum, yang menjelaskan kegiatan dan prinsip program, serta peran fasilitator. Bagian umum termasuk diskusi komitmen sebagai konsultan dan kode etik konsultan;

Bagian Teknis, yang terdiri dari penjelasan tentang jenis prasarana yang biasa dibangun oleh masyarakat, cara mengelola kegiatan pembangunan prasarana, dan aturan teknis dan manajemen secara mendetail;

Bagian Pembekalan, yang dilakukan di provinsi (1 hari), kabupaten (2 hari), dan kecamatan tempat tugas (2 hari), dengan penjelasan beberapa tugas persiapan dan kebijaksanaan lokal.

Setelah pembekalan kedua fasilitator bekerja di satu kecamatan selama satu tahun anggaran, untuk membantu masyarakat di desa-desa yang ada di kecamatan yang bersangkutan. Kontrak kerja dibuat untuk satu tahun, dengan kemungkinan besar diperpanjang bila bekerja dengan baik, asal program masih berlanjut. Perpanjangan sering dilakukan dengan mutasi ke tempat lain.

Sebagai fasilitator di kecamatan, FT dan FK disupervisi oleh Fasilitator Kabupaten yang ada di tingkat kabupaten, yaitu Fasilitator Pemberdayaan Kabupaten dan Fasilitator Teknik Kabupaten. Kedua orang ini akan menyelenggarakan pertemuan rapat koordinasi tingkat kabupaten sekali atau dua kali di kabupaten untuk seluruh fasilitator yang ada, teknis maupun pemberdayaan. Pada pertemuan terdapat bagian acara yang tergabung antara seluruh peserta dan bagian acara yang terpisah antara teknis dan pemberdayaan, bergantung pada jumlah orang yang harus hadir dan waktu yang tersedia. Acara biasa terdiri dari lima bagian pokok, yaitu (1) penyampaian informasi dari Fasilitator Kabupaten kepada para fasilitator; (2) penyampaian informasi kemajuan oleh fasilitator kepada Fasilitator Kabupaten; (3) pembahasan permasalahan yang diangkat oleh fasilitator atau Fasilitator Kabupaten; (4) sinkronisasi jadwal kunjungan Fasilitator Kabupaten ke kecamatan-kecamatan; dan (5) bagian In-Service Training yang biasanya disampaikan oleh Fasilitator Kabupaten kepada fasilitator dan sering dibuat khusus untuk FK dan FT secara terpisah.

Pada rapat koordinasi diharapkan semua fasilitator berperan aktif, tidak hanya menjawab pertanyaan dan duduk secara pasif. Di banyak kabupaten, para fasilitator secara bergilir menjadi pimpinan pertemuan, sehingga Fasilitator Kabupaten menjadi narasumber saja. Bila ada pembahasan permasalahan, semua peserta ikut menyumbang pemikirannya. Bagian IST juga dapat dilakukan oleh fasilitator yang telah berpengalaman dan memiliki ilmu yang relatif tinggi dibanding fasilitator lain.

Pada saat pertemuan, fasilitator menyerahkan laporan bulanan tentang kemajuan dan permasalahan yang ada di kecamatan serta laporan individu sebagai orang yang mempunyai kontrak dengan program. Laporan tersebut menjadi dasar pembuatan laporan dari kabupaten untuk konsumsi Tim Koordinasi Kabupaten, Tim Koordinasi Provinsi, serta Pusat.

In-Service Training yang diterima di tingkat kabupaten topiknya dan lamanya ditentukan oleh kedua Fasilitator Kabupaten, kecuali diatur secara khusus oleh Pusat atau provinsi. IST seharusnya menyangkut topik-topik pelatihan yang dianggap perlu diketahui oleh fasilitator, termasuk topik teknis, topik manajemen, topik aturan atau prinsip program, topik pengembangan profesi, serta topik keterampilan-keterampilan yang perlu dikuasai seorang fasilitator. Fasilitator yang sudah bekerja sepuluh tahun di lapangan belum tentu akan kehabisan topik IST.

Seperti pertemuan di tingkat kabupaten, ada pertemuan di tingkat kecamatan yang menjadi tanggung jawab kedua orang fasilitator yang ada di kecamatan. Acara pertemuan hampir sama dengan pertemuan di tingkat atas, hanya diambil peserta dari desa-desa yang sedang melaksanakan kegiatan program. Acara pokok termasuk (1) penyampaian informasi oleh kedua fasilitator; (2) penyampaian informasi kemajuan oleh peserta dari desa; (3) pembahasan permasalahan; (4) sinkronisasi jadwal kunjungan ke desa; dan (5) In-service training. Khusus orang teknis, acara IST bisa terdiri dari hasil kegiatan Analisis Kerusakan sebagai pengganti teori ilmu sipil teknis. Orang desa tidak membuat laporan individu. Seperti pertemuan di kabupaten, penanggung jawab pertemuan belum tentu berfungsi sebagai pimpinan acara. Pimpinan acara dapat dilakukan oleh orang desa secara bergilir, sebagai on-the-job training.

fasilitator teknik mempunyai sistem kerja yang sedikit berbeda dengan sistem kerja fasilitator kecamatan. Pertama, semua fasilitator teknik dianggap sebagai anggota tim kecil, yang terdiri dari tiga atau empat orang fasilitator teknik di bawah Fasilitator Teknik Kabupaten. Satu kabupaten dapat dibantu oleh beberapa tim kecil atau mungkin hanya satu tim kalau jumlah fasilitator teknik kurang dari lima orang. Diharapkan anggota tim kecil saling kenal pekerjaan dan kemampuan teman kerja, sehingga dapat saling membantu dan memeriksa. Pekerjaan sebagai tim kecil juga berarti anggota tim pasti akan bekerja lintas kecamatan—tidak hanya bertugas di satu kecamatan tetapi boleh bekerja di kecamatan lain dalam satu kabupaten. Hal itu juga perlu karena fasilitator teknik diharapkan memilih dua bidang spesialisasi. Satu bidang dipilih dari ilmu sipil teknis, dan satu lagi dari ilmu manajemen atau keterampilan umum. Karena spesialisasi mereka akan membantu temannya di kecamatan lain, terutama untuk hal-hal yang menyangkut spesialisasi yang dimiliki.

Untuk membantu para fasilitator teknik, mereka diminta memegang dan mengisi buku catatan harian dengan penjelasan tentang apa yang dilihat, masalah mana yang ditemui, dan kapasitas anak buah di seluruh wilayahnya. Catatan dibuat secara kronologis, dan dapat diperiksa dan dikomentari Fasilitator Kabupaten sewaktu-waktu.

Ada banyak variasi dalam cara kerja fasilitator teknik. Mereka ditempatkan satu orang per satu kecamatan, tetapi ada juga kecamatan yang dibantu dua orang fasilitator teknik. Mereka dapat bekerja dengan membagi wilayah, atau sama-sama bekerja di seluruh desa. Juga dibantu oleh pendamping lokal, tetapi pendamping lokal belum tentu memiliki kemampuan teknis. Karena bekerja di satu kecamatan, domisili fasilitator harus di kecamatan yang bersangkutan, di lokasi yang cukup strategis untuk membantu desa-desa yang dapat bantuan. fasilitator teknik membuat jadwal kunjungan, dan sebaiknya jadwal tersebut ditempelkan di kecamatan dan di tempat tinggal, agar semua desa tahu lokasinya. Jadwal ditetapkan bersama wakil desa yang menghadiri rapat koordinasi, agar FT selalu mudah dicari.

Pada acara pembekalan di kabupaten dan kecamatan, FT akan mulai mengumpulkan data dasar untuk memperlancar pekerjaan di kecamatan. Salah satu instrumen yang dibuat adalah peta akses, agar semua pengunjung ke kecamatan mengetahui cara berkunjung ke semua desa. Itu boleh berupa peta jalan yang cukup mendetail (belok di mana?), tetapi bila perjalanan harus menggunakan cara lain (naik kapal, misalnya) perlu mencantumkan informasi tentang tempat pengambilan kapal, ongkosnya, dan seringnya berangkat.

fasilitator teknik tidak bekerja sendiri di kecamatan dan tidak hanya bekerja dengan fasilitator kecamatan dan pendamping lokal. Dia jelas akan bekerja sama dengan tim di kantor kecamatan, termasuk Camat, PjOK, dan PjAK yang ditunjuk. Pada saat pertemuan di kabupaten, atau pada saat kunjungan tim koordinasi kabupaten ke desa, fasilitator teknik akan ketemu dengan aparat yang ada di tim koordinasi kabupaten, anggota DPRD, dan inspektur dari kabupaten. Di lokasi, fasilitator teknik akan bekerja sama terutama dengan kader teknis yang dipilih di tiap desa, dengan tim pengelola kegiatan (TPK) yang bertanggung jawab untuk kegiatan program, dengan tim verifikasi yang dipilih untuk melakukan verifikasi atas usulan masyarakat, dengan tim pemeliharaan yang akan mengelola pemeliharaan prasarana di desa, dan banyak tokoh dan masyarakat lain yang ikut dalam proses musyawarah dan konstruksi prasarana. Di antaranya termasuk Unit Pengelola Kegiatan di tingkat kecamatan dan Badan Pengawasan UPK yang dipilih, tetapi mereka lebih sering berhubungan dengan fasilitator kecamatan.

Khusus masalah teknis, fasilitator teknik akan berhubungan dengan aparat dalam bidang teknis, sebagai nara sumber untuk masyarakat dan FT, serta para suplier bahan dan alat yang berada di wilayah kerja (sampai kabupaten).

Penerapan Prinsip

Program pemberdayaan masyarakat menerapkan beberapa prinsip untuk lebih menjamin bahwa pemberdayaan akan terjadi. Peran fasilitator adalah untuk menjamin bahwa prinsip tersebut memang diterapkan dengan baik dan secara sesungguh. Prinsip tersebut termasuk transparansi, partisipasi, keberpihakan, akuntabilitas, dan kompetisi sehat.

Transparansi, atau keterbukaan, merupakan prinsip kunci dalam program pemberdayaan. Kalau kegiatan dilakukan secara transparan, prinsip lain akan lebih mudah untuk diterapkan. Fasilitator dapat mendukung transparansi dengan melakukan dua hal: (1) menjamin bahwa semua alat transparansi dipasang sesuai dengan pola yang dianjurkan, termasuk terutama papan informasi dan papan nama kegiatan; (2) fasilitator sendiri harus selalu berkomunikasi kepada masyarakat secara transparan. Fasilitator selalu siap menjawab pertanyaan dari masyarakat, dan tidak hanya melaporkan kepada orang tertentu saja. Masalah aturan dapat diketahui oleh siap saja. Dengan menjadi contoh orang transparan, fasilitator dapat membantu masyarakat mengubah pola pikir dari tertutup menjadi terbuka.

Diharapkan bahwa program yang dilaksanakan oleh masyarakat dapat mendorong partisipasi penuh. Fasilitator tidak hanya melihat partisipasi dari jumlah orang yang berpartisipasi saja, tetapi juga mendorong partisipasi yang bermutu. Dalam pertemuan, banyak orang hadir, tetapi banyak orang ikut menyumbang pemikiran dan siap bertanya apabila ada yang belum jelas. Pada pelaksana, masyarakat ikut bekerja, tetapi juga ikut menjaga kualitas bahan dan kualitas konstruksi.

Sebagai program pemerintah, PNPM juga berpihak kepada orang yang dianggap perlu bantuan khusus. Di dalam siklus program, misalnya, ada musyawarah desa khusus perempuan. Ada kegiatan simpan pinjam yang hanya dapat diterima oleh kelompok perempuan. Salah satu tujuan program PNPM adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangga miskin yang ada di desa, sehingga dalam pemantauan program ada penekanan pada angka partisipasi RTM dan kesempatan kerja bagi RTM. Fasilitator harus menjamin bahwa manfaat dari kegiatan juga dinikmati oleh kelompok miskin. Kalau tidak diperhatikan oleh fasilitator, keberpihakan hanya penyemuan.

Akuntabilitas berjalan bersama dengan transparansi. Dengan transparansi, orang mendapat informasi tentang apa yang terjadi. Dengan akuntabilitas, orang yang bekerja ikut bertanggung jawab atas dana, material, dan tenaga yang telah dikeluarkan. Semua orang bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri. Tim Pengelola Kegiatan bertanggung jawab atas pengeluaran dan atas kualitas yang telah dikerjakan, dan pada akhirnya bertanggung jawab di acara musyawarah khusus. Fasilitator juga akuntabel atas kualitas pekerjaannya, kualitas pembimbingannya, dan waktu dan perhatian yang diberikan kepada masyarakat.

Di dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, kebutuhan hampir selalu lebih besar daripada kemampuan untuk melaksanakannya. Dana dan waktu terbatas, sehingga masyarakat harus memilih kegiatan mana yang diberi prioritas lebih tinggi, melalui cara yang tidak merusak hubungan antara kelompok masyarakat. Kompetisi sehat seperti ini tidak biasa di desa. Di banyak tempat, metode yang biasa dipakai adalah seleksi top down, yaitu ditentukan oleh orang atas, atau elit desa. Belajar kompetisi sehat adalah belajar metode yang lebih demokratis.

Selain menerapkan prinsip di atas, fasilitator berperan khusus dalam peningkatan kapasitas masyarakat. Setelah program selesai, masyarakat harus lebih mampu dibanding saat sebelum program dimulai. Hal ini terealisasi melalui peningkatan tingkat kemandirian teknis dan konstruksi prasarana yang bermutu.

Desa yang mandiri secara teknis adalah desa yang dapat mengerjakan banyak tugas fasilitator teknik sendiri, oleh TPK, kader teknis, atau orang lain yang ada di desa. Hal itu termasuk menjaga proses dan prinsip, memilih usulan yang dibutuhkan, melakukan survei teknis dan survei harga, menghitung kebutuhan bahan dan tenaga, menghasilkan gambar teknis sebagai dasar konstruksi, melakukan pelelangan dan penerimaan bahan, dan melakukan administrasi.

Desa harus mampu membangun prasarana yang bermanfaat dan bertahan lama, sehingga manfaat dapat dinikmati bertahun-tahun dan dipelihara dengan baik. Percuma kalau desa melakukan proses pemberdayaan yang menghasilkan prasarana yang jelek.

Pemilihan kegiatan yang diusulkan desa

fasilitator teknik mengikuti proses pembahasan kebutuhan desa yang dilakukan melalui kegiatan musyawarah antar desa pertama, musyawarah desa, penggalian gagasan di dusun atau kelompok, musyawarah khusus perempuan, dan sebagainya. Peran dalam pertemuan ini adalah untuk menjaga unsur pemberdayaan masyarakat, yaitu transparansi, partisipasi, dan sepihakan kepada orang dalam posisi lemah. Bila proses tidak sesuai, harus diluruskan secara persuasif atau dengan mengikuti aturan yang ada (misalnya partisipasi minimal dan tingkat kehadiran perempuan). Selain itu, kedua fasilitator menjadi narasumber tentang aturannya program dan tahapan siklus. fasilitator teknik akan menghadiri banyak acara seperti ini karena jumlah acara sangat banyak, tetapi fasilitator teknik tidak boleh lupa bahwa tugas utamanya adalah peningkatan kemandirian teknis. Sebagai narasumber teknis, fasilitator teknik juga akan memberi masukan-masukan tentang persyaratan prasarana, manfaat dari prasarana, dan sebagainya.

Proses pembahasan kebutuhan desa termasuk pembahasan visi masa depan desa. Masyarakat akan membahas kebutuhan dan keinginan jangka panjang, dan kemudian menyusun rencana jangka menengah dan jangka panjang. fasilitator teknik menjaga aturan acara ini, yaitu untuk menjamin bahwa semua masyarakat diberi kesempatan untuk mengutarakan aspirasi dan visinya. fasilitator teknik juga merupakan narasumber masyarakat dalam hal-hal teknis. Bila fasilitator tidak menjaga proses dan prinsip, risiko cukup besar bahwa proses ini dapat didominasi oleh aparat atau kaum elit desa.

Pelatihan kader teknik

Pada acara musyawarah desa pertama, masyarakat akan memilih kader-kader desa, di antaranya satu orang kader teknik. Fasilitator harus menjaga proses seleksi kader dan anggota tim agar betul-betul memilih orang yang mampu dan ingin berjasa. Salah satu orang yang dipilih adalah kader teknik, yang seharusnya berbakat teknis, ingin belajar, rajin bekerja, dan mudah berkomunikasi. Jarang terjadi ada kader teknik yang siap dipakai, sehingga semua kader teknik harus mengikuti pelatihan.

Pelatihan kader disamakan antara teknis dan pemberdayaan, karena pertama mereka harus memahami aturan dan proses (tahapan) program dan peran sebagai kader. Kader teknik merupakan asistennya fasilitator teknik di desa, sehingga harus banyak menambah ilmu sipil teknis dan manajemen konstruksi. Pada pelatihan pratugas dijelaskan kegiatan “analisis kerusakan” yang akan dipakai setelah pelatihan selesai. Pelatihan pratugas, yang melibatkan kedua fasilitator, lebih banyak tentang kemampuan fasilitasi dan langkah-langkah yang harus dilalui.

Setelah pelatihan pratugas diselesaikan, masih banyak informasi yang harus disampaikan kepada kader teknik dan banyak keterampilan yang harus diperoleh. Penambahan ilmu dilakukan secara kontinu tiap bulan melalui tiga kegiatan pokok, yaitu In-Service Training, On-the-Job Training, dan pembimbingan. Yang dimaksud IST di sini adalah pelatihan yang diberikan kepada sekelompok kader teknik bersama, misalnya pada setiap rapat bulanan. OJT dilakukan secara spesifik di tiap lokasi pembangunan prasarana oleh fasilitator teknik kepada satu orang kader teknik atau kepada kader teknik dan anggota tim desa yang lain. Pembimbingan dapat diberikan secara insidental agar kesalahan dapat dikoreksi dan orang menerima umpan balik tentang kinerja di lapangan, baik atau buruk.

Agar pelatihan di lapangan lebih menarik dan efektif, pelatihan dilakukan melalui banyak metode pelatihan: diskusi kelompok, studi banding, Analisis Kerusakan, soal, ceramah singkat, kaji silang, pra-audit, dan lain-lain. Penting untuk dipahami fasilitator teknik—apa yang dilakukan oleh fasilitator teknik pasti merupakan contoh (baik atau jelek) yang akan ditiru oleh para kader teknik. Hal ini termasuk disiplin kerja, cara memberi umpan balik, perhatian pada papan informasi, ketepatan angka dalam laporan, dan perhatian pada detail. Kalau fasilitator teknik tidak baik, kader teknik pasti tidak baik juga.

Verifikasi kelayakan teknis

Belum tentu prasarana yang diinginkan oleh desa layak untuk dibangun. Ada banyak alasan prasarana tidak layak, antara lain:

Debit air tidak cukup sebagai sumber air bersih atau air irigasi.

Tanjakan jalan terlalu tajam

Kemungkinan terjadi dampak lingkungan negatif dan besar

Terjadi pengorbanan lahan yang tidak disetujui pemiliknya

Fondasi jembatan terlalu lemah

Biaya konstruksi melebihi batas maksimal

Panjang jembatan beton lebih dari batas maksimal

Jalan akan dibuat baru, tetapi ingin langsung diaspal

Peletakan MCK akan merusak air tanah

Kualitas air bersih tidak layak untuk dipakai

Belum mendapat izin untuk lokasi yang perlu perizinan

Kelihatan dari contoh di atas, hampir semua masalah dapat diperiksa sebelum usulan disetujui, dan sebagian dapat diperbaiki agar dapat mengusulkan kegiatan yang lebih layak. Demi efisiensi pekerjaan teknik dan peningkatan keterampilan masyarakat, pemeriksaan ini dilaksanakan atas semua usulan kegiatan teknis yang diajukan oleh desa, melalui proses verifikasi teknis. (Ada pula proses verifikasi usulan nonteknis yang sejajar dengan verifikasi teknis, oleh tim yang sama—hanya menambah anggota dengan spesialisasi yang berbeda.)

Tim verifikasi adalah sejumlah orang yang akan memeriksa semua kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat di satu kecamatan. Jumlah orang dan keahlian tergantung pada apa yang diusulkan oleh desa. Para fasilitator diberi tugas untuk mengidentifikasi calon tim verifikasi, dengan mengutamakan orang yang berasal dari kecamatan yang bersangkutan, bila ada. Anggota lain dapat diambil oleh orang lain yang memiliki keahlian, sanggup bekerja sebagai anggota tim verifikasi, dan mempunyai waktu yang cukup. Fasilitator Kabupaten akan menyetujui calon tim menurut usulan dari kecamatan (fasilitator, PjOK) dan jenis kegiatan yang diusulkan.

Tim verifikasi diberi pelatihan pratugas selama satu dua hari oleh fasilitator dan PjOK. Pelatihan mengutamakan peran tim verifikasi dan kriteria seleksi, dengan menjelaskan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lapangan oleh tim. Dijelaskan pula hasil dari pekerjaan tim verifikasi.

Tim verifikasi tidak berhak untuk menerima atau menolak apa yang diusulkan oleh masyarakat. Produk dari tim verifikasi merupakan rekomendasi tertulis, agar semua hadiran musyawarah perangkingan dapat mempertimbangkan kegiatan yang harus diprioritaskan. Oleh karena itu, hasil tim verifikasi harus ditulis sejelas-jelasnya, dan fasilitator menjamin kualitas produknya. Bila kelihatan tim belum mampu bekerja semestinya, fasilitator wajib memberi umpan balik dan pelatihan tambahan.

Kriteria kelayakan tidak hanya termasuk kriteria teknis, tetap mempertimbangkan hal-hal yang lain yang penting. Salah satu kriteria adalah usulan dapat dikerjakan oleh masyarakat sendiri, dengan bantuan dari luar sangat terbatas—hal itu agar kesempatan kerja diberi kepada orang setempat, terutama orang miskin. Salah satu kriteria adalah usulan harus memberi manfaat yang cukup signifikan. Kesempatan kerja maupun manfaat harus mengutamakan masyarakat yang miskin, yaitu rumah tangga miskin. Kalau usulan memberi manfaat terutama untuk elit desa, usulan yang bersangkutan dianggap tidak layak. Fasilitator tidak hanya melihat dari kriteria teknis, tetapi harus mengerti dan menerapkan kriteria yang lebih luas ini.

Salah masalah yang sering muncul di lapangan adalah masalah dengan penyumbangan lahan atau aset lain kepada program. Masyarakat berhak untuk menyumbang demi kepentingan umum, tetapi program tidak berhak mengambil aset tanpa ganti rugi, atau kompensasi. Masyarakat harus diberitahukan bahwa tidak ada penyumbangan secara paksa—bila perlu kompensasi, itu haknya. Walaupun dari program tidak boleh membagi bantuan kepada orang yang minta ganti rugi. Kompensasi harus disediakan oleh sumber dana lain, atau dengan tukar tanah atau cara lain. Apabila kelihatan masyarakat belum diberitahukan tentang haknya, atau kelihatan ada isu ganti rugi yang belum beres, atau ada unsur paksa, fasilitator dilarang menyetujui usulan diproses. Bila ganti rugi yang disepakati belum terealisasi, dilarang mencairkan dana. Masyarakat yang terkena pembangunan prasarana tidak punya harapan lain kecuali ketegasan fasilitator, dan dalam hal ini biasanya fasilitator teknik yang lebih tahu apa saja yang terkena pembangunan.

Penetapan usulan prioritas antar desa

Setelah semua desa melakukan proses penetapan usulan dan semua usulan diverifikasi, masyarakat siap menentukan prioritas usulan melalui musyawarah desa perangkingan. Wakil dari desa akan membaca dan menilai semua usulan dan membuat daftar prioritas. Usulan mana yang paling diprioritaskan, usulan mana yang rangking kedua, dan seterusnya sampai habis. Mereka pakai banyak cara untuk menentukan prioritasnya, termasuk menerapkan kriteria seleksi. Peran fasilitator adalah untuk menjamin pelaksanaan musyawarah sesuai dengan aturannya. Tidak didominasi siapa pun, dan diskusi dilakukan tanpa hambatan.

Survei

Setelah dibuat daftar prioritas usulan, fasilitator baru mempunyai gambaran tentang lokasi yang ancar-ancar akan dibiayai. Belum tahu pasti karena belum tahu biaya yang dibutuhkan untuk membangun setiap usulan. Biaya hanya ditentukan kalau sudah memiliki gambar desain dan rencana anggaran biaya, tetapi kedua hal ini memerlukan informasi dari lapangan agar tahu kebutuhan volume pekerjaan dan harga satuan yang harus dipakai.

Pengukuran lapangan, atau survei teknis, dilakukan oleh masyarakat bersama fasilitator teknik. Khusus usulan jalan, tim survei akan mengisi formulir Survei Antar Patok dan membuat sketsa lokasi. Untuk jenis prasarana lain, informasi lain dikumpulkan dan diukur bersama-sama orang di desa yang bersangkutan. Kader teknik diharapkan dapat banyak membantu proses ini, dibantu dengan beberapa teman yang lain. Survei teknis tidak memerlukan alat yang canggih, seperti teodolit, karena rata-rata prasarana yang diusulkan cukup sederhana. Hal yang diperhatikan untuk jalan, misalnya, termasuk drainase, gorong-gorong atau jembatan yang diperlukan, potensi untuk dampak lingkungan, lahan yang terkena alinemen jalan, jenis tanah, tempat penggalian atau penimbunan tanah, panjang dan lebar, penggunaan lahan di sekitar jalan, alternatif alinemen, dan masalah khusus yang dapat diantisipasi.

Survei harga dilakukan oleh tim dari desa, yang pergi ke tempat suplier bahan atau alat. Mereka mendapat informasi tentang harga setiap jenis bahan atau alat yang kira-kira akan dipakai. Harga tersebut termasuk harga pengiriman bahan ke lokasi prasarana, sehingga akan berbeda untuk setiap desa. Tim harus mencari informasi dari minimal tiga suplier untuk tiap jenis bahan, agar desa mendapat harga yang paling menguntungkan desa. Hasil survei harga dapat dibandingkan oleh fasilitator teknik, yang secara independen mendapat informasi serupa. Survei harga merupakan kegiatan yang tidak biasa dilakukan oleh masyarakat, dengan akibat mereka menerima harga berapa pun yang ditawarkan.

Satu kegiatan lagi yang harus dilakukan oleh fasilitator teknik adalah pengisian data tentang keadaan awal, sebagai semacam baseline data yang dapat digunakan dalam evaluasi hasil pembangunan prasarana. Perlu diketahui bagaimana keadaan awal, agar tahu perubahan yang disebabkan kegiatan program. Misalnya, apakah jalan mengganti jalan yang lebih sempit yang tidak bisa digunakan pada musim hujan? Apakah sebelum dipasang perpipaan air bersih, masyarakat terpaksa memikul air sepanjang dua kilometer? Apakah sebelum dibangun MCK, masyarakat hanya menggunakan sungai?

Desain dan Rencana Anggaran Biaya

Menurut pandangan banyak orang, produk utama dari fasilitator teknik adalah gambar desain serta perhitungan kebutuhan bahan, tenaga, peralatan, dan biaya. Tetapi kebutuhan untuk program pemberdayaan masyarakat tidak sama dengan kebutuhan di pekerjaan yang diborongkan kepada kontraktor atau perusahaan swasta. Yang dibuat hanya sesuai dengan kebutuhan saja.

Gambar desain yang dibutuhkan adalah gambar yang dapat dipegang oleh masyarakat sebagai dasar konstruksi dan gambar yang merupakan dasar perhitungan volume. Gambar sendiri boleh merupakan sketsa—tidak perlu gambar yang dihasilkan dengan menggunakan program CAD di komputer. Akan tetapi gambar tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Mudah dibaca dan dimengerti

Spesifikasi teknis lengkap dan jelas

Dimensi lengkap dan jelas

Lokasi semua bagian desain jelas

Dilengkapi gambar detail

Konsekuen dengan volume bahan

Lengkap dengan take-off sheet yang diperlukan :

Dasar perhitungan volume pekerjaan tanah dan profil

Khusus jalan, lengkap dengan SAP, VAP, dan MAP

Perhitungan kekuatan dan stabilitas

Dasar perhitungan volume bahan yang lain, termasuk faktor loss

Tidak ada banyak standar teknis khusus untuk program pemberdayaan masyarakat. Ada standar produktivitas, tetapi boleh menggunakan angka lain bila dianggap lebih sesuai. Boleh menggunakan desain standar dari Pekerjaan Umum bila belum mempunyai cara yang lain. Yang penting adalah perhitungan dan standar yang wajar, aman dipakai, relevan untuk pekerjaan langsung oleh masyarakat, dan memenuhi kaidah teknis. Masalah kekuatan gelagar jembatan, kekuatan fondasi, stabilitas tembok, besarnya saluran drainase atau irigasi, kebutuhan air, kekuatan beton bertulang, banyaknya tulangan besi, besarnya pipa air, besarnya gorong-gorong, dan lain sebagainya menggunakan rumus dari ilmu sipil teknis. Untuk sebagian disiapkan panduan teknis dari program atau dari program lain sejenis, atau dapat diambil dari buku referensi Pekerjaan Umum atau umum. Tersedia banyak desain yang dapat digunakan sebagai contoh atau referensi, termasuk yang diberikan pada saat pelatihan. Fasilitator Teknik Kabupaten atau teman-teman spesialis juga merupakan narasumber untuk hal-hal seperti ini.

Rencana anggaran biaya disiapkan dengan menggunakan blangko standar. Volume yang digunakan untuk setiap RAB harus berdasarkan gambar desain dan take-off sheet yang disiapkan , dan sudah termasuk faktor loss yang wajar. Harga satuan didasarkan hasil survei harga yang dilakukan oleh tim desa. Satu kegiatan bisa terdiri dari beberapa RAB untuk memudahkan pertanggungjawaban, misalnya ada RAB untuk jalan, RAB untuk tembok penahan tanah, RAB untuk tiap ukuran atau jenis gorong-gorong. Pada RAB harus jelas porsi yang akan menggunakan dana atau bahan sumbangan dari masyarakat supaya jelas dan tidak ada duplikasi.

Pekerjaan prasarana dilakukan secara padat karya, dengan menggunakan sistem pembayaran tenaga kerja secara harian atau secara upah borong. Tetapi ada sebagian pekerjaan yang mungkin diborongkan, terutama bila menggunakan alat berat seperti bulldozer, excavator, mesin pengebor sumur dalam, dan mesin gilas. Kecuali untuk mesin gilas untuk pemadatan permukaan jalan atau molen untuk mengadukan beton, penggunaan alat berat harus dengan mengisi format penggunaan alat berat. Hal ini untuk menjamin bahwa pekerjaan tersebut wajar untuk dikerjakan oleh mesin, dengan analisis kebutuhan waktu. Pengisian ini dibebankan kepada fasilitator teknik dan diajukan untuk diketahui Fasilitator Teknik Kabupaten, tetapi tidak perlu disetujui terlebih dahulu. Perhitungan untuk mesin gilas dan molen dicantumkan di take-off sheet, tetapi tidak perlu menggunakan format alat berat. Penggunaan mesin gilas dan molen selalu dianggap wajar demi kualitas prasarana, dan metode padat karya jelas kalah kualitasnya.

Salah satu isu dalam pembangunan prasarana di desa adalah dampak terhadap lingkungan alam atau lingkungan hidup. Prasarana yang tidak didesain dan dilaksanakan dengan hati-hati bisa saja menimbulkan dampak lingkungan negatif yang cukup berarti. Orang yang membuat desain harus mampu mengantisipasi masalah dampak lingkungan. Untuk mendorong ini, disediakan format untuk melaporkan empat macam dampak negatif yang dianggap bisa muncul di lapangan. Dua masalah adalah masalah yang dianggap paling serius dampaknya, walaupun cukup tipis kemungkinan terjadi. Dua masalah lain adalah masalah yang hampir pasti akan timbul, walaupun dampaknya tidak serius. Untuk keempat masalah tersebut, perancang desain harus mencantumkan upaya yang akan digunakan untuk mencegah dampak negatif atau untuk mengecilkan dampaknya. Dokumen ini diperiksa sebagai bagian dari desain, dan dapat diperiksa di lapangan untuk menjamin bahwa tindakan yang direkomendasi memang dilaksanakan.

Di atas disebutkan bahwa rata-rata orang melihat fasilitator teknik sebagai perancang desain, tetapi walaupun sering betul, diharapkan orang desa akan mampu membuat desain sesuai dengan kemampuannya. Diharapkan kader teknik, misalnya, setelah sudah berpengalaman dan mengikuti IST dan OJT sekian kali, akan mampu membuat desain yang sederhana. Dari awal, porsi yang dapat dikerjakan oleh masyarakat akan dikerjakan oleh masyarakat, dan semakin lama semakin besar porsinya. Ini adalah salah satu tujuan program pemberdayaan yang betul-betul mempunyai manfaat jangka panjang bagi desa. Pelatihan masyarakat agar mampu mendesain adalah kegiatan wajib bagi FT.

Pemeriksaan desain

Setiap desain yang dibuat oleh siapa pun perlu diperiksa untuk mengecek kelengkapan dan kewajarannya. Pemeriksaan tersebut bukan merupakan formalitas saja, tetapi pemeriksa desain harus bertanggung jawab atas yang diperiksa. Ada dua cara memeriksa.

Cara pertama adalah pemeriksaan desain yang dibuat oleh FT. Desain dan perlengkapannya yang dibuat oleh FT atau bersama FT wajib diperiksa oleh Fasilitator Teknik Kabupaten. Disediakan format khusus untuk ini, dan format tersebut merupakan lampiran pada paket desain. Pada format ini hanya diingatkan sepuluh hal umum yang harus diperiksa, dan bila ada yang belum sesuai diuraikan pada formatnya. Untuk beberapa jenis kekurangannya, dapat disetujui dengan syarat—kalau syarat dipenuhi boleh dianggap sudah lulus. Disetujui dengan syarat biasanya digunakan bila desain perlu dilengkapi hal-hal seperti dimensi atau spesifikasi saja. Bila Fasilitator Teknik Kabupaten menguraikan masalah yang lebih serius, desain harus diperiksa ulang dan disetujui sebelum dianggap sah. Itu termasuk semua masalah yang menyangkut kekuatan, volume, harga, dan sebagainya.

Desain sederhana yang dibuat oleh desa cukup diperiksa oleh FT saja, dengan menggunakan format pemeriksaan asistensi yang tersedia. Format ini lebih spesifik tentang apa yang harus diperiksa, termasuk pertimbangan masalah yang sering muncul. Format tersebut dapat digunakan kalau desain FT diperiksa FT yang lain pada acara asistensi desain, atau diperiksa oleh kader teknik yang lain pada asistensi di kecamatan. Format ini juga dilampirkan pada paket desain. Desain yang besar atau rumit yang dibuat oleh desa tetap diperiksa juga oleh Fasilitator Teknik Kabupaten setelah FT mengisi blangko pemeriksaan asistensi.

Penetapan usulan

Usulan yang dilengkapi desain harus minimal sebesar jumlah alokasi dana, tetapi boleh dibuat desain lebih banyak dengan asumsi dapat dibangun oleh sumber dana lain, oleh swadaya masyarakat, atau oleh program pada tahun-tahun yang akan datang. Pembuatan desain yang baik tidak akan sia-sia.

Pada musyawarah antar desa yang ketiga, wakil masyarakat menetapkan usulan yang akan dibiayai, setelah diketahui biaya yang dibutuhkan oleh semua desain yang sudah lulus pemeriksaan. Biasanya disetujui sesuai dengan urutan yang ditetapkan pada musyawarah antar desa sebelumnya. Bila dana tidak pas (jarang bisa pas), ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menghabiskan alokasi, antara lain:

Mengubah komponen biaya dari bantuan langsung masyarakat menjadi kontribusi swadaya di satu usulan atau lebih.

Menurunkan harga satuan apabila dianggap dapat dikerjakan dengan angka baru, misalnya besarnya insentif tenaga kerja untuk satu HOK atau jumlah HOK yang diberikan untuk pekerjaan borongan.

Bila tidak ada item yang dapat diturunkan harganya dan tidak sanggup menambah kontribusi swadaya, barangkali ada kegiatan lain yang dapat dibiayai dengan biaya yang tersedia. Hal ini biasa dilakukan bila usulan yang masuk rangking memerlukan dana jauh di atas sisa dana yang ada, tetapi usulan yang kalah rangkingnya dapat dikerjakan dengan dana yang kecil itu

Tentu saja, perubahan desain atau diterima kegiatan yang lebih rendah adalah Keputusan musyawarah antar desa. Perubahan desain juga harus disetujui wakil dari desa yang bersangkutan. Masih mencari alternatif sampai mendapat kesepakatan musyawarah.

Keputusan musyawarah antar desa dilegalisasi melalui Surat Penetapan Camat, yang menguraikan jenis dan lokasi kegiatan yang akan dibiayai (termasuk 2% untuk UPK dan 3% untuk TPK) dan ditandatangani Camat. Desa dan jumlah biaya yang ada di SPC merupakan keputusan mutlak yang tidak boleh direvisi. Jenis kegiatan pada umumnya tidak boleh diubah; jika diubah dengan alasan yang sah, harus dengan persetujuan MAD.

Persiapan pelaksanaan

Ada kegiatan yang harus dilakukan di desa sebelum pelaksanaan dapat dimulai. Pertama harus melakukan pelatihan kepada tim-tim yang ada di desa, terutama TPK (tim pengelola kegiatan) dan tim monitoring. Pelatihan dilakukan biasanya oleh fasilitator teknik, yang bertanggung jawab untuk manajemen konstruksi. Pelatihan dapat dilakukan dengan banyak cara, termasuk memanggil semua anggota TPK ke kecamatan untuk pelatihan khusus ketua TPK, bendahara TPK, dan sekretaris TPK. Topik yang diberikan termasuk segala hal tentang administrasi desa: permintaan dana dari UPK, rencana penggunaan dana, pembukuan dan bukti pengeluaran, pengadaan bahan dan alat, penerimaan bahan, dan pelaporan. Kader teknik boleh mengikuti pelatihan ini.

Tim desa bertanggung jawab atas pembuatan jadwal kegiatan di desanya. Hal ini perlu sinkronisasi dengan desa lain dan UPK, agar pencairan dana dari KPPN dapat dilakukan dengan efisien. Jadwal dibuat dan dikoreksi dengan bantuan fasilitator teknik.

Tim desa bertanggung jawab atas pendaftaran tenaga kerja. Orang yang mau ikut bekerja dalam kegiatan pembangunan prasarana harus terdaftar terlebih dahulu dengan menggunakan Format A yang telah disediakan. Pada format ini disebut jenis kelamin, alamat, apakah orangnya merupakan pemuda atau pemudi, dan apakah termasuk dalam rumah tangga miskin. Penggunaan format ini akan memudahkan penghitungan jumlah angkatan kerja di laporan. Orang boleh mendaftarkan diri sampai dengan kegiatan selesai. Fasilitator menjaga agar pendaftaran dilakukan dengan baik, terutama kesempatan kerja diberikan kepada kelompok sasaran, yaitu rumah tangga miskin.

Setelah semua persiapan selesai, desa dapat menerima dana dari UPK, yang telah melakukan penarikan dana dari KPPN.

Pengadaan bahan dan alat

Khusus untuk pengadaan bahan dan alat, TPK harus menggunakan aturan program yang telah ditetapkan. Fasilitator teknik harus menjelaskan aturan ini kepada desa dan mengawasi proses yang dilakukan. Secara singkat, aturan pengadaan bahan dan alat adalah sebagai berikut:

Pengadaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat selalu dapat dilakukan tanpa pelelangan, asal masyarakat mampu memenuhi kualitas yang dibutuhkan. Masyarakat yang mengumpulkan bahan dibayar sebagai tenaga upah borong sejumlah HOK sesuai dengan prestasi kelompok, dan pembayaran diterima langsung dari juru bayar yang ditetapkan desa.

Pengadaan bahan dan alat dari suplier (dalam desa atau luar desa) dengan jumlah biaya kurang dari lima belas juta rupiah dapat ditentukan oleh tim desa dengan persyaratan harus ada tiga pembanding. Desa dapat memilih yang lebih menguntungkan desa, termasuk faktor kualitas dan jadwal pengiriman.

Pengadaan dari suplier dengan biaya di atas lima belas juta rupiah harus menggunakan proses pelelangan, dengan penawaran tertulis dari minimal tiga suplier. Proses pelelangan dapat dilakukan cara terbuka di desa atau kecamatan, atau dengan cara biasa dengan mengumpulkan penawaran dari suplier. Pemenang diikatkan ke desa dengan membuat semacam perjanjian antara suplier dan desa. FT harus membantu desa agar perjanjian tidak merugikan desa. Perjanjian juga dibuat agar terjadi sanksi bila tidak dipenuhi oleh suplier, dan mudah dibatalkan oleh desa bila suplier melanggar pasal-pasalnya.

Penerimaan bahan

Semua bahan yang dibeli harus diterima oleh tim desa. Untuk bahan yang dikirim dengan volume besar (banyak kendaraan), penerimaan dilakukan oleh checker yang ditunjukkan oleh desa. Checker diberi pelatihan singkat oleh TPK atau FT tentang persyaratan penerimaan bahan. Bahan harus diperiksa baik kualitasnya maupun kuantitasnya, dan langsung mengisi delivery order (DO) supaya desa tahu berapa banyak diterima dan harus dibayar. Bahan yang dikirim dan tidak diperiksa layak untuk ditolak oleh desa, termasuk semua yang diterima dan tidak memenuhi standar kualitas.

DO dikumpulkan dan dimasukkan pada buku material, yang diisi oleh sekretaris TPK. Buku material adalah arsip penerimaan, penggunaan, dan pembayaran material yang dikirim ke desa, termasuk tempat penggunaannya.

Pengendalian kualitas

Salah satu tugas besar dari fasilitator teknik adalah pengendalian kualitas. Tim desa, termasuk kader teknik dan kepala kelompok kerja, harus dilatih oleh FT tentang cara mengendalikan kualitas, karena FT tidak akan hadir di desa setiap hari. Pengendalian kualitas harus dilakukan setiap saat, dan hanya akan efektif bila dapat dilakukan oleh masyarakat sendiri. Setiap kali FT berkunjung ke lapangan, harus melakukan penilaian paling sedikit secara visual terhadap kualitas. Pada kesempatan lain, hal yang sama harus dilakukan oleh kelompok kerja, TPK, tim monitoring, dan kader teknik.

Pada pelatihan pratugas, fasilitator teknik telah menghafalkan dua puluh cara mendukung peningkatan kualitas fisik, termasuk slogan seperti “Tegas dari Awal.” Penerapan kedua puluh item tersebut adalah tanggung jawab FT dan tim desa.

Salah satu metode dalam dua puluh metode di atas adalah penggunaan Sistem Trial. Dengan sistem ini, tokoh masyarakat bersama tim desa dan fasilitator teknik membangun jalan sepanjang 10 meter sebagai contoh untuk ditiru masyarakat yang lain. Dalam satu versi Trial, jalan telford yang dibangun dibagi empat tahap: badan jalan, badan jalan dengan hamparan pasir, badan jalan dengan hamparan pasir dan batu utama (termasuk batu pinggir), dan badan jalan dengan hamparan pasir, batu utama, dan batu kunci. Tidak perlu dicontohkan lapisan sirtu di atas, karena semua di bawahnya akan tertutup. Yang penting, contoh ini diletakkan agar mudah dilihat masyarakat dan tidak mengganggu pelaksanaan berikutnya.

Kalau contoh sudah lulus pemeriksaannya, masyarakat lain mencoba membuat jalan di lokasi yang tidak kalah kualitasnya. Bila masyarakat lulus pemeriksaan, berarti sudah terbuka mampu membangun jalan dengan kualitas yang diinginkan. Bila kualitas nanti menjadi masalah, selalu dapat dikaitkan dengan kualitas contoh.

Administrasi

Salah satu tugas pokok seorang fasilitator teknik adalah menjaga kualitas administrasi TPK khusus kegiatan pembangunan prasarana. Administrasi UPK adalah di bawah binaan fasilitator kecamatan, termasuk pembimbingan kelompok peminjam.

TPK mendapat dana dari UPK dan diterima dalam bentuk uang tunai. Untuk mendapat biaya ini, TPK harus disiapkan format Rencana Penggunaan Dana (RPD), yang menjelaskan dana akan digunakan untuk apa. Pembelian bahankah? Pembayaran tenaga kerjakah? Penyerahan RPD dapat dilakukan sekian kali, bergantung pada kegiatan yang direncanakan. Fasilitator teknik ikut mengawasi proses perencanaan konstruksi, dan terlebih dahulu TPK dan kader teknik dilatih agar mampu menyusun rencana.

Bendahara di TPK bertanggung jawab untuk pembukuan semua penerimaan dan pengeluaran dana, dan sebulan sekali pembukuan diperiksa dan ditandatangani oleh kepala desa, ketua TPK , dan fasilitator. Pemeriksaan insidental harus selalu dilakukan dan kualitas pembukuan dijaga dengan ketat. Setiap item dalam buku kas dikaitkan dengan bukti pengeluaran atau penerimaan dana, dengan pakai kode bukti. Pembukuan dilakukan agar manajemen selalu tahu saldo dana berapa, sisa alokasi dana berapa, dan dana dikeluarkan kepada siapa. Sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi, pembukuan dapat diperiksa oleh siapa saja, kapan saja.

Pada saat tertentu, TPK menyiapkan Laporan Penggunaan Dana (LPD) sebagai pertanggungjawaban penggunaan dana yang sudah diterima. LPD terdiri dari rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran, dengan dilampirkan bukti-bukti dan tanda terima barang.

Selain laporan keuangan ini, TPK juga harus menyiapkan laporan bulanan. Laporan ini terdiri dari laporan kemajuan fisik dan biaya, data tenaga kerja yang diperlukan (angkatan kerja dan Hari Orang Kerja, baik umum maupun khusus Rumah Tangga Miskin), serta permasalahan yang dihadapi.

Pertanggungjawaban kepada masyarakat

Pada dua saat selama program berjalan di desa, TPK harus mempertanggungjawabkan kepada musyawarah desa, dengan menggunakan data LPD sebagai dasar. Dijelaskan apa yang telah terjadi, mengapa keputusan diambil, perubahan dari rencana awal termasuk perubahan harga atau jadwal,dan permasalahan yang pernah atau masih dihadapi. Pada akhir pembangunan, dibuat pertanggungjawaban sekali lagi sebagai penyerahan kembali kegiatan yang telah dilakukan kepada desa dalam Musyawarah Desa Serah Terima.

Menyelesaikan masalah

Kedua fasilitator membantu desa menyelesaikan masalah, tetapi untuk masalah teknis dan manajemen konstruksi fasilitator teknik lebih berperan. Penyelesaian masalah dapat dilakukan dengan banyak cara, termasuk penggunaan metode Analisis Masalah secara Rasional maupun metode Berpikir ke Samping. Identifikasi dan penyelesaian masalah pasti dapat perhatian khusus pada kunjungan Fasilitator Kabupaten atau Tim Koordinasi Kabupaten ke desa.

Menangani pengaduan

Jika terjadi pengaduan oleh masyarakat, atau pun kasus penyelewengan dana yang ditemukan siapa pun, kedua fasilitator harus bergerak sesuai dengan Standard Operating Procedures (SOP). Fasilitator harus mencari informasi dan fakta tentang apa yang dilaporkan dan selalu melaporkan informasi yang bersangkutan kepada Spesialis Penanganan Pengaduan dan Masalah di provinsi.

Khusus semua konsultan dan fasilitator di program, kode etik berlaku. Penyelewengan dana atau hal-hal lain yang merugikan masyarakat akan berakibat pemberhentian kontrak kerja, setelah informasi dikumpulkan dan Majelis Kode Etik mendengar dan mengambil keputusan.

Semua penyelewengan yang ada, baik oleh aparat, oleh masyarakat, dan oleh konsultan atau fasilitator dapat diproses melalui jalur hukum.

Membuat Berita Acara Revisi

Apa yang dibangun belum tentu sama dengan rencana awal—itu situasi normal. Justru membuat semua sesuai dengan rencana awal dianggap tidak normal. Perubahan dari rencana awal selalu dapat dilakukan dengan mengikuti prosedur yang ada. Perubahan mungkin disebabkan bencana alam, dengan merusak pekerjaan yang sudah dibuat atau mengubah kebutuhan masyarakat. Perubahan juga dapat dilakukan dengan perubahan situasi, seperti kenaikan harga pasaran, kesulitan untuk menjalankan akses ke desa, desain yang ternyata belum sesuai dengan keadaan, pekerjaan yang harus banyak diulang karena masalah kualitas, debit air yang tidak seperti yang disurvei, dan seribu alasan lain.

Revisi dapat diajukan untuk mengoptimalkan sisa dana yang ada. Hanya satu kendala, tidak boleh menambah biaya bantuan dari program. Jika perlu penambahan biaya, dana tersebut harus berasal dari swadaya masyarakat atau donatur yang lain. Revisi dilakukan sesudah Berita Acara Revisi dibuat oleh TPK dan disetujui PjOK dan Fasilitator teknis.

Berita Acara Revisi dilengkapi gambar teknis yang menunjukkan perubahan dan perubahan perhitungan RAB, serta alasan untuk mengubah rencana awal.

Pemeriksaan pelaksanaan

Salah satu cara mendorong kualitas fisik yang baik adalah melakukan pemeriksaan prasarana pada saat sedang dilaksanakan. Tersedia banyak formulir dan petunjuk untuk pemeriksaan kualitas, termasuk faktor yang mendukung manfaat dan fungsi prasarana, daya tahan prasarana, kemudahan dalam pemeliharaan, dan dampak terhadap lingkungan. Fasilitator teknik dapat melakukan pemeriksaan setiap saat. Format dan petunjuknya dapat digunakan dalam pelatihan teknis untuk kader teknik dan TPK. Untuk pemeriksaan teknis, setiap aspek dari jenis prasarana dapat dinilai Cukup (memenuhi syarat teknis), Agak Kurang (masih terdapat bagian yang belum memenuhi syarat teknis), atau Kurang (pada umumnya belum memenuhi syarat teknis, atau ada bagian yang sangat jelek). Tidak harus memeriksa setiap item yang ada pada formulirnya—hanya yang sudah dapat diperiksa.

Formulir pemeriksaan juga digunakan oleh pemeriksa lain, termasuk Fasilitator Teknik Kabupaten, tim kabupaten, tim provinsi, tim nasional, dan misi supervisi. Format pemeriksaan juga dapat digunakan pascakonstruksi untuk menilai daya tahan prasarana dan tingkat pemeliharaan.

Satu kegunaan format pemeriksaan prasarana adalah untuk melakukan kunjungan silang (cross-visit) atau pemeriksaan pra-audit. Untuk kedua pemeriksaan tersebut, prasarana diperiksa oleh wakil dari desa lain. Untuk cross-visit, tamu biasanya dari desa lain di kecamatan yang sama. Untuk pra-audit tamu berasal dari desa-desa di kecamatan lain. Hasil pemeriksaan cross-visit maupun pra-audit dijelaskan kepada wakil desa yang diperiksa, sebagai umpan balik yang dapat digunakan untuk memperbaiki keadaannya sebelum pemeriksaan akhir atau audit dari instansi pemeriksaan pemerintah (Bawasda atau BPKP).

Untuk pemeriksaan dari fasilitator teknik, fasilitator kecamatan, para Fasilitator Kabupaten, atau konsultan provinsi dan nasional, diharapkan buku bimbingan diisi. Buku bimbingan adalah sebuah buku yang selalu siap diisi di Posko desa. Buku ini diisi oleh FT dengan pembimbingannya, yang berupa temuan dan saran perbaikan yang dijelaskan dan dilengkapi sketsa (bila perlu). Tim desa menulis tanggapan atas pembimbingan tersebut, dan tanggapan diparaf oleh FT kalau sudah dibaca. Parafnya berarti sudah dibaca, bukan disetujui. Bila tidak disetujui, pembimbingan diisi dengan tanggapan dari FT.

Buku bimbingan sebaiknya diisi oleh fasilitator. Bila diperiksa bersama Fasilitator Kabupaten, komentar Fasilitator Kabupaten dijelaskan kepada fasilitator, kemudian ditulis oleh fasilitator di buku. Jika Fasilitator Kabupaten atau supervisor lain memeriksa sendiri, boleh menulis langsung di buku bimbingan (tetapi tanggapan tetap diparaf oleh FT atau FK sendiri.

Hasil pemeriksaan juga dapat menentukan isi dari In-Service Training para kader teknik dan On-the-Job Training kepada pelaku di desa. Semua ini ditentukan oleh fasilitator teknik, dengan bantuan fasilitator kecamatan, pendamping lokal, dan kader teknik.

Pemeriksaan dilakukan pada saat kemajuan fisik cukup maju, seperti 30%. Diperiksa lagi sekitar 60% dan pada saat pelaksanaan selesai. Jika kualitas kurang baik pada saat 30%, sebaiknya diperiksa lebih sering, misalnya 50% dan 75%. Tujuan pemeriksaan bukan untuk mencari siapa yang salah, tetapi untuk membangun prasarana yang bermutu.

Selain pemeriksaan kualitas prasarana, disediakan beberapa format lain untuk pemeriksaan kualitas manajemen konstruksi, pemeriksaan administrasi, dan pemeriksaan transparansi. Format ini digunakan seperti format pemeriksaan kualitas fisik, untuk pemeriksaan oleh FT, FK, Fasilitator Kabupaten, dan pada cross-visit dan pra-audit. Format pemeriksaan administrasi termasuk aspek administrasi umum, buku kas, pembayaran tenaga kerja, LPD, dan pelaporan.

Dokumen penyelesaian

Pada akhir pelaksanaan desa wajib membuat dokumen penyelesaian, dan kenyataan fasilitator banyak terlibat dalam pembuatan dokumen ini. Desa harus membuat gambar teknis sesuai dengan apa yang betul-betul dibangun di lapangan, yang disebutkan As-Built Drawing. Gambar ini dilengkapi dengan format Realisasi Fisik dan Biaya dan RAB sesuai harga aktual, termasuk bagian yang dikerjakan secara swadaya. Gambar dan RAB tidak perlu dilengkapi take-off sheet, karena segala perhitungan dapat dilihat pada paket desain dan Berita Acara Revisi yang telah dibuat. Berita Acara Revisi dilampirkan pada dokumen penyelesaian.

Ada kewajiban untuk mengambil beberapa macam foto untuk memperlihatkan apa yang telah dikerjakan dan proses pelaksanaan:

Foto prasarana pada saat 0%, 50%, dan 100%, diambil dari titik yang sama dan sudut pandang yang sama. Foto diambil untuk semua jenis prasarana yang dibangun dan aspek kuncinya.

Foto masyarakat bekerja ramai-ramai di lapangan

Foto perempuan ikut bekerja di lapangan

Foto pembayaran langsung kepada pekerja

Proses penyelesaian termasuk pengisian dua jenis laporan dan musyawarah desa serah terima, saat TPK menyerahkan kembali prasarana ke desa dan mempertanggungjawabkan pekerjaannya. Kalau MDST sudah dilaksanakan, baru dianggap masa pelaksanaan selesai.

Pemeliharaan

Prasarana yang sudah diserahkan kembali ke desa wajib dipelihara dengan kemampuan desa. Untuk mendukung kegiatan pemeliharaan, desa akan memilih tim pemeliharaan yang bertanggung jawab untuk mengelola proses identifikasi kebutuhan pemeliharaan dan mengarahkan masyarakat dalam kegiatan pemeliharaan.

Tim yang dipilih untuk mengelola pemeliharaan sebaiknya terdiri dari dua unsur. Ada unsur tokoh masyarakat yang cukup berwibawa untuk mendorong perhatian dan tindakan masyarakat. Unsur tokoh dibantu oleh unsur pemuda yang rajin melakukan survei atas kebutuhan pemeliharaan. Kedua unsur ini perlu pelatihan, yang biasanya dilakukan oleh fasilitator teknik di kecamatan atau di desa. Pelatihan disesuaikan dengan jenis prasarana yang dilaksanakan, dan termasuk topik identifikasi kebutuhan, pembuatan rencana (termasuk kebutuhan bahan, tenaga, dan biaya), dan kegiatan yang akan efektif untuk memperbaiki kerusakan dan memperpanjang masa pemakaian prasarana. Tim mengadakan pertemuan secara periodik dan rutin untuk membahas kebutuhan dan rencana kerja.

Kegiatan pemeliharaan termasuk unsur pembersihan (saluran pinggir, gorong-gorong, areal di sekitar bak air), perbaikan kecil (mengisi lubang atau alur kecil, memperbaiki kebocoran pipa, dan sebagainya), atau perbaikan periodik (membentuk kembali kemiringan melintang jalan [punggung sapi], pengecatan gelagar, perbaikan retakan tembok, penggantian lantai kayu jembatan dan bautnya,dan sebagainya). Pemeliharaan termasuk perbaikan darurat, yang diperlukan karena bencana alam seperti longsor, pemecahan pipa, tertabraknya sandaran jembatan, dan sebagainya). Untuk beberapa kegiatan, masyarakat sudah mampu, tetapi ada kegiatan lain yang belum biasa dan harus dijelaskan (contohnya fungsi tanaman untuk mencegah erosi, daripada tebing dibersihkan dari tanaman).

Salah satu peran penting dari fasilitator, Fasilitator Kabupaten, dan tim kabupaten adalah untuk meningkatkan perhatian masyarakat terhadap prasarana yang telah dibuat. Bila tamu ini tidak tertarik untuk melihat prasarana yang sudah lama diselesaikan, masyarakat juga tidak akan tertarik dan prasarana tidak akan dipelihara.

Satu kendala untuk pemeliharaan adalah dana, untuk membeli bahan dari toko atau untuk sewa alat. Belum tentu kegiatan pemeliharaan memerlukan dana, tetapi bila dana diperlukan pemeliharaan sering ditunda atau dibatalkan. Ada banyak sumber dana untuk pemeliharaan, tetapi pemeliharaan fasilitas umum tetap sulit. Pengumpulan dana melalui iuran atau relatif mudah untuk prasarana yang sangat jelas pemanfaat—irigasi, sebagian sistem air bersih, sekolah, poliklinik, atau pasar. Kalau terjadi bencana alam besar, perbaikan akan di luar kemampuan dana masyarakat.

Evaluasi dan Mapping

Berkaitan dengan pemeliharaan adalah kegiatan evaluasi dan mapping. Fasilitator teknik ikut membantu menilai kualitas prasarana dan upaya pemeliharaan di lokasi lama. Penugasan FT dilakukan oleh para Fasilitator Kabupaten. Mereka menggunakan formulir pemeriksaan yang biasa serta format khusus mengenai fungsi prasarana, keadaan tim pemeliharaan, dan kegiatan pemeliharaan.

Pengembangan Diri Sendiri

Demi kepentingan program dan kepentingan pribadi, fasilitator teknik harus selalu mengembangkan kemampuan diri sendiri, sehingga tidak menjadi orang yang memiliki dua puluh kali satu tahun pengalaman, tetapi dua puluh tahun pengalaman. Konsultan manajemen di pusat dan di provinsi, dan fasilitator di kabupaten siap membantu fasilitator agak menjadi konsultan yang lebih mampu. Tetapi harus mempunyai keinginan untuk maju. Kegiatan peningkatan kemampuan terdiri dari beberapa jenis kegiatan.

Pertama, setiap fasilitator harus siap belajar dari pengalaman sendiri. Apa yang dilakukan yang sangat berhasil? Mengapa berhasil? Apa yang dilakukan yang kurang berhasil? Mengapa kurang berhasil? Kalau kurang berhasil, bagaimana supaya bisa lebih berhasil? Untuk melakukan kegiatan belajar dari pengalaman sendiri perlu empat macam keterampilan:

Mampu merefleksi tentang apa yang dilakukan dan dampaknya

Mampu menganalisis penyebab masalah

Mampu mencari alternatif perlakuan

Mampu mengantisipasi dampak dari kegiatan yang akan dilakukan

Kedua, setiap fasilitator harus mampu belajar dari Good Practices (Perlakuan yang Baik) yang dilakukan di tempat lain oleh orang lain. Untuk melakukan pembelajaran ini, Good Practices harus diketahui, biasanya melalui upaya pengumpulan saran-saran dari lapangan yang lulus pengujian oleh tenaga ahli. Khusus untuk fasilitator, informasi tentang Good Practices akan diterima melalui Fasilitator Teknik Kabupatennya, yang mengumpulkan informasi sendiri atau menerima informasi dari atas. Untuk Good Practices ini, fasilitator tetap memikirkan pertanyaan di atas. Harus hati-hati juga karena tidak semua Good Practices dapat langsung diterapkan di tempat lain. Apakah ada faktor lokal yang membuat perlakuan tersebut berhasil di satu tempat tetapi tidak terdukung di tempat lain?

Ketiga, setiap fasilitator dievaluasi secara periodik oleh atasan dengan masukan dari samping (PjOK) dan bawah (kader). Tujuan utama dari evaluasi kinerja tersebut adalah sebagai alat pembimbingan, masukan untuk setiap orang bagaimana kekuatan dan kelemahannya. Hal yang kuat seharusnya diperbanyak kesempatan penerapannya. Hal yang lemah dapat diperkuat agar tidak terlalu mengganggu kinerjanya. Jika evaluasi kinerja diterima, seharusnya fasilitator membahas alasan untuk penilaian serta cara memperbaiki yang perlu diperbaiki. Kalau diterima diam-diam saja, evaluasi kinerja tidak dapat dimanfaatkan demi peningkatan kemampuan.

Keempat, setiap fasilitator memiliki kemampuan untuk menciptakan hal-hal yang baru, sebagai inovasi yang mungkin akan menjadi Good Practice yang dapat ditiru orang lain. Diharapkan fasilitator akan selalu mengamati keadaan di lapangan dan prosedur yang dipakai untuk melihat kesempatan untuk membuat metode yang lebih baik. Perlakuan ini akan membuat fasilitator lebih peka terhadap potensi yang ada dan ikut membantu pengembangan program. Sering kali, kreativitas akan lebih tinggi di orang yang belum banyak pengalaman, karena tidak mengalami bias dari kebiasaan lama yang mematikan kreativitas.

Bagaimana seorang fasilitator teknik dapat mengetahui seberapa jauh sudah memiliki kompetensi yang diharapkan? Pada pelatihan pratugas FT akhir tahun 2007 disediakan instrumen untuk membantu para FT menguji kompetensi. Pada instrumen tersebut diuraikan lima kegiatan pokok FT di lapangan (desain, konstruksi, kerja sama masyarakat, administrasi, dan peningkatan kapasitas) serta lima keterampilan dasar seorang fasilitator (berbicara di depan umum, memimpin pertemuan, menyelesaikan masalah, berdisiplin, dan menulis). Pada instrumen diuraikan arti dari hal tersebut, kemudian pada saat pelatihan ditulis kiat-kiat untuk memudahkan kesepuluh hal tersebut. Di belakangnya diuraikan kegiatan-kegiatan yang dapat digunakan untuk menguji kemampuan diri sendiri terhadap pekerjaan dan keterampilan tersebut. Kalau sudah dapat melakukan hal-hal yang ditulis di situ, berarti FT sudah memiliki kompetensi yang cukup tinggi. Belum tentu semua hal dapat dilakukan pada saat baru satu tahun pengalaman di lapangan—yang penting ada kemajuan positif dan signifikan. Bila jujur dan mampu berintrospeksi, FT tidak perlu menunggu penilaian dari orang lain, tetapi akan mampu menilai kompetensi sendiri.

KALO KALO GAJIAN

2008-05-24T01:23:00.001-07:00

WAJAH FASILITATOR

2008-05-24T01:19:00.000-07:00

WAJAH FASILITATOR PROVINSI LAMPUNG & STAFF

2008-05-23T03:11:00.001-07:00

PAPAN NAMA UPK

2008-05-21T13:08:00.000-07:00

DOKUMENTASI PNPM MP KAB. TULANG BAWANG

2008-05-21T13:05:00.001-07:00

PERJALANAN TIDAK WAJAR

2008-05-21T13:02:00.000-07:00

SEREM COOOY

2008-05-21T12:59:00.001-07:00

CONTOH DESAIN & RAB PRASARANA JALAN DESA

2008-04-01T05:59:00.000-07:00

KEMANDIRIAN TEKNIS DESA DAN KECAMATAN

2008-02-15T09:43:00.000-08:00

KEMANDIRIAN TEKNIS DESA DAN KECAMATAN

Desa yang mandiri dalam bidang teknis adalah desa yang mampu melaksanakan tugasnya fasilitator teknis dengan hanya sedikit bantuan dan pengawasan dari seorang fasilitator teknis. Desa lain perlu lebih banyak bantuan, karena pelaku yang ada di desa dan kecamatan belum mampu menjalankan hal-hal teknis yang diperlukan. Desa dapat masuk dalam satu dari tiga kategori menurut kebutuhan bantuan teknis, sebagai berikut :

Desa Mandiri dalam bidang teknis tidak perlu dibantu Fasilitator Teknis kecuali untuk spot checking dan sebagai nara sumber. Spot checking dapat dilakukan oleh Fasilitator Kabupaten atau Fasilitator Teknis lain atau pun oleh fasilitator nonteknis. Pelatihan untuk desa ini melalui buku referensi dan On-the-Job Training.
Desa Transisi dalam bidang teknis masih perlu bantuan dari Fasilitator Teknis, akan tetapi tidak intensif. Perlu dikunjungi dengan jadwal rutin dan perlu membuat desain secara asistensi. Pelatihan rata-rata merupakan In-Service Training ditambah On-the-Job Training pada saat kunjungan.
Desa Pemula dalam bidang teknis tidak boleh lepas dari bantuan Fasilitator Teknis yang akan sering datang untuk mengawasi pekerjaan tim desa, kemudian melakukan pelatihan formal kepada mereka.

Kemampuan dalam bidang teknis hanya merupakan salah satu aspek dari kemandirian sesuatu tempat. Terdapat banyak faktor lain yang perlu diukur dan dipertimbangkan untuk menyebutkan bahwa suatu kecamatan sudah mandiri betul, termasuk kemandirian dalam hal pendanaan serta kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat umum. Metode ini hanya terbatas pada aspek kemampuan teknis.

Bagaimana kita mengetahui apakah desa sudah cukup mampu dan tidak perlu didampingi fasilitator teknis tetap? Telah dipilih lima faktor yang digunakan sebagai indikator kemandirian teknis, yaitu :

Kelembagaan teknis di desa : terdapat lembaga di desa yang berpengalaman dan posisi kunci dalam manajemen terisi dengan orang yang terlatih dan berpengalaman.
Kemampuan desa untuk melakukan proses teknis : kualitas prasraana akan lebih baik dan lebih bermanfaat bagi masyarakat apabila proses teknis berjalan lancar.
Keterampilan teknis orang yang dipercaya sebagai tenaga teknis di desa : terdapat minimal satu orang di desa atau orang luar yang pasti dapat membantu desa untuk menjalankan berbagai fungsi teknis dasar bagi desa.
Manajemen teknis oleh desa secara lengkap dan betul : manajemen konstruksi yang baik sangat membantu kelancaran pembangunan fisik.
Hasil kegiatan pembangunan prasarana yang pernah dilakukan: hasil fisik merupakan bukti bahwa desa mampu, didukung pemeliharaan dan proses evaluasi.

Pertanyaan kunci adalah, “Apakah desa dapat berfungsi baik tanpa pendamping teknis dari luar ?”

Untuk tiap indikator, telah ditetapkan lima parameter yang membantu mengukur kemajuan terhadap kemandirian. Kemandirian dihitung per tiap desa, kemudian kemandirian teknis dihitung berdasarkan tingkat kemandirian desa yang ada di kecamatan. Karena desa dan kecamatan mempunyai tingkat kemandirian yang berbeda, implikasinya mereka perlu penanganan yang berbeda oleh para fasilitatornya.

Pada saat tertentu, semua fasilitator akan diberi keterangan lebih lengkap tentang format dan cara mengukur tingkat kemandirian. Pada saat pelatihan pratugas cukup untuk memahami definisi kemandirian teknis sebagai tujuan jangkan panjang semua desa yang mendapat bantuan melalui PNPM Mandiri Perdesaan.

DOKUMENTASI PNPM MP KAB. LAMPUNG SELATAN

2008-02-15T09:01:00.000-08:00

DOKUMENTASI PNPM MP KAB. LAMPUNG BARAT

2008-02-15T06:10:00.000-08:00

METODOLOGI PENINGKATAN KAPASITAS

2008-02-02T06:17:00.000-08:00

METODOLOGI PENINGKATAN KAPASITAS

Ada banyak cara untuk meningkatkan kapasitas individu maupun tim yang bekerja di lapangan. Di bawah ini terdapat sepuluh metode yang layak dipakai dan mudah dibelajari, antara lain sebagai berikut :

Studi Banding
Studi banding adalah proses berkunjung ke tempat lain untuk belajar dari hasil baik atau buruknya. Sebelum mulai konstruksi jalan, sekelompok masyarakat pergi ke desa lain untuk melihat contoh jalan yang baik (atau yang jelek), agar bisa dipertimbangkan dalam pekerjaan mereka. Studi banding bisa digunakan untuk hal yang teknis maupun yang nonteknis. Bisa digunakan untuk hal-hal obyektif maupun yang subyektif (misalnya datang ke desa yang sangat bersemangat masalah pemeliharaan). Fasilitator yang merencanakan studi banding harus menyiapkan pula pertanyaan yang akan memaksimalkan pelajaran. Studi banding tidak hanya berjalan-jalan, akan tetapi harus sangat jelas apa keistimewaan tempat yang dikunjungi.
Kaji Silang (Cross-Visit)
Fasilitator dapat menyusun acara kaji silang untuk memperkaya pengalaman kelompok yang didampingi atau difasilitasi. Pada acara kaji silang, sejumlah orang dapat mengunjungi lokasi lain untuk mempelajari hasil kelompok lain. Beda dengan Studi Banding biasa, pada acara Kaji Silang kelompok pengunjung sekaligus menilai kualitas pekerjaan kelompok yang dikunjungi dan memberi umpan balik kepada mereka. Pada lain kesempatan, kelompok yang dikunjungi menjadi kelompok pengunjung dan dapat menilai dan memberi umpan balik kepada kelompok lain. Tujuan tidak hanya mendapat penilaian dan umpan balik, tetapi juga menambah pengalaman sebagai seorang pemeriksa. Diharapkan pengalaman ini dapat membantu mereka menilai pekerjaan sendiri. Kegiatan ini dapat dikaitkan dengan rapat bulanan antar desa.
Diskusi Kelompok Terfokus (Focus Group Discussion)
Focus Group Discussion adalah pembahasan kelompok yang dibatasi topiknya, agar topik tersebut menjadi sasaran tunggal pembahasannya. Jumlah anggota bervariasi, tetapi dalam konteks Fasilitator, merupakan satu kelompok besar – seperti seluruh Fasilitator Desa, seluruh BPD, seluruh tim pemantauan, dan sebagainya. Topik untuk dibahas bisa ditentukan oleh fasilitator atau dalam kasus tertentu dapat diputuskan oleh kelompok sendiri. Topik sebaiknya merupakan topik yang ada banyak pendapat yang berbeda, sehingga diskusi Waktu yang disediakan harus cukup lama, minimal satu jam misalnya, atau mungkin lebih. Siapa yang menjadi fasilitator pembicaraan harus mampu menjaga kesempatan berpartisipasi agar diskusi tidak didominasi satu orang atau satu kelompok kecil. Diskusi sebaiknya ada kesimpulan dan rencana tindak lanjut, tetapi kesimpulan juga bisa “perlu informasi lebih banyak, sehingga ada orang yang ditugaskan untuk mencari informasi tersebut.” Hasil yang ada seharusnya tertulis dan diumumkan secara transparan.
Simulasi
Simulasi adalah suatu percobaan, dimana orang bermain dalam peran yang tidak seperti biasa (misalnya Fasilitator Desa mencoba main sebagai anggota tim verifikasi), atau dalam situasi khusus (tim verifikasi melakukan simulasi tentang bagaimana memberi umpan balik negatif ke desa). Hal itu dilakukan agar peserta lebih memahami kendala dalam melakukan hal-hal yang disimulasikan. Untuk membuat simulasi yang efektif, pemain peran maupun peserta lain harus jelas aturan mainnya posisi yang disimulasikan, kemudian dengan sendirinya akan timbul perasaan dan kesulitan yang dihadapi dalam peran tersebut. Kalau simulasi terlalu jauh, sulit untuk bermain secara realistis. Simulasi harus diproses begitu selesai untuk memaksimalkan pelajaran yang didapat. Sebagai fasilitator simulasi, Fasilitator harus menyiapkan aturan dan membimbing pemain. Bila perlu, tiap orang diberi instruksi secara tertulis sebagai referensi, tetapi instruksi masih umum – kalau semua ditentukan oleh fasilitator, pemain tidak bisa berimprovisasi.
Curah Pendapat (Brainstorming)
Kegiatan ini digunakan untuk merangsang dan menunda penilaian. Biasanya digunakan untuk masalah yang tidak terlalu umum dan tidak terlalu sempit. Kalau masalah terlalau sempit, peserta akan langsung memberi saran yang terlalu spesifik. Kalalu masalah yang terlalu umum, sarannya tidak akan selesai. Curah pendapat mempunyai aturan main tertentu : 1) Peran ketua adalah untuk menjaga semua peraturan dan partisipasi. 2) Semua orang boleh menyarankan apa saja secara bebas, yang kemudian ditulis di papan oleh ketua atau juru catat. Boleh menggunakan OHP, proyektor, atau flip chart – yang penting tiap orang dapat melihat seluruh saran yang sudah dicatat. 3) Saran tidak boleh dinilai dan tidak boleh dikritik pada saat curah pendapat. 4) Semua gagasan ditampung dulu, walaupun kelihatan tidak ada gunanya. 5) Tidak boleh menilai kreativitas saran — yang dicari adalah saran yang efektif, bukan yang baru saja. 6) Boleh menggunakan teknik Berpikir ke Samping. 7) Kelompok secara optimal akan terdiri dari 6 s.d. 15 anggota. 8) Waktu curah pendapat dibatasi. Biasanya 30 menit, tetapi bisa lebih cepat bila sudah puas atau lebih lambat bila masih menghasilan saran yang berguna. 9) Ada notulen untuk mencatat seluruh saran. 10) Tempat disusun supaya kelihatan “khusus.” 11) Peserta tidak boleh berpidato. 12) Peserta tidak boleh mengembangkan gagasan yang sudah diusulkan. 13) Peserta wajib menyumbang gagasan, termasuk ketua.
Problem Solving
Proses menyelesaikan masalah adalah proses pengambilan keputusan yang dapat mengubah situasi secara positif. Terdapat banyak cara untuk Problem Solving, seperti metode Berpikir ke Samping dan Penyelesaian Masalah secara Rasional. Di sini dijelaskan metode satu lagi, yang terdiri dari empat langkah. Keempat langkah sama pentingnya. Langkah ini tidak selalu dilakukan pada urutan yang sama. Boleh melakukan langkah 1, 2, dan 3 kemudian kembali lagi ke langkah 2 atau pun langkah 1. Proses penyelesaian masalah merupakan hasil upaya sejumlah orang, antara lain sebagai berikut : 1) Menguraikan masalah dalam bentuk pertanyaan, termasuk kriteria-kriteria yang harus dipenuhi (Contoh: Bagaimana cara meningkatkan pendapatan petani palawija, tanpa menambah banyak risiko atau pun menanam modal yang besar?). 2) Mengumpulkan dan membagikan informasi yang berkaitan dengan pertanyaan, dan membangkitkan alternatif dengan berbagai cara (termasuk Berpikir ke Samping). Semakin banyak alternatif, semakin besar kemungkinan mendapat solusi yang optimal. Tetapi jangan mengumpulkan terlalu banyak informasi atau informasi yang kurang relevan, karena hal ini akan membingungkan dan menghabiskan waktu. 3) Memikirkan bagaimana akibat kalau melakukan setiap alternatif. 4) Mengambil keputusan dengan memilih alternatif yang paling sesuai dan menguntungkan.
Asistensi
Asistensi adalah cara mengefisienkan pekerjaan supervisor karena kader desa, kader teknis, fasilitator desa atau anggota tim lain di desa atau pun fasilitator teknis dapat berkumpul di satu tempat untuk bekerja bersama-sama. Manfaatnya banyak. Supervisor dapat mengoreksi secara langsung banyak orang, tanpa mengorbankan banyak waktu di perjalanan. Peserta pun dapat saling mengoreksi, sambil belajar cara membaca desain dan mencari kesalahan dalam mengerjakan tugas. Dalam acara asistensi, spesialisasi peserta dapat dimanfaatkan, bila ada. Teknik seperti ini juga bisa digunakan dalam acara rapat bulanan, misalnya, untuk bersama-sama memeriksa angka-angka dalam laporan, melalui pemeriksaan “Spiral.” Pada acara spiral, laporan atau desain diperiksa dengan setiap orang mengirim laporannya kepada orang yang duduk dua atau tiga tempat ke arah lawan jam. Kemudian hasil pemeriksaan diperiksa oleh orang lain sesudah semua laporan dikirim dua atau tiga tempat lagi ke arah lawan jam. Hal ini dapat diulangi sampai masih produktif.
Kader teknis di kecamatan mandiri dapat menikmati kegiatan asistensi desain oleh FT dan KMT berserta seluruh kader teknis dari desa lain, karena relatif efisien dan menghemat waktu dengan mencegah masalah.
Analisis Kerusakan
Analisis Kerusakan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Fasilitator Desa atau Kader Desa, bukan Fasilitator Teknis. Tujuan Analisis Kerusakan adalah sejumlah acara untuk meningkatkan kapasitas para Kader desa dan Kader Teknik. Analisis Kerusakan adalah metode untuk memberi pelatihan tentang prinsip dasar teknis sipil tanpa ceramah atau didahuli teori. Langkah-langkah dalam Analisis Kerusakan adalah sebagai berikut : 1) Kader mencatat kerusakan apa saja yang ditemukan di desanya. Pada prasarana mana pun, jenis prasarana apa pun, dibiayai oleh siapa pun. Jangan hanya prasarana PPK, boleh dari hasil gotong royong, dari swasta, dari pemerintah dan seterusnya. 2) Setelah dicatat, kader diajak menukar pengalaman dengan kader yang lain (pada rapat bulanan atau pelatihan rutin). Satu orang diminta mengangkat satu contoh. 3) Apakah masalah ini juga ditemukan di lokasi lain? 4) Kira-kira kenapa kerusakan ini bisa terjadi? Sebaiknya dipancing dulu. 5) FK melengkapi perkiraan dari kader sambil menjelaskan secara sederhana prinsip-prinsip sipil teknis yang berkaitan dengan masalah tersebut. 6) Pada satu sesi tidak perlu membahas banyak masalah. Peserta didorong untuk melengkapi sendiri dan untuk berpikir tentang penyebab masalah. 7) Pengisian formulir hanya untuk kepentingan mereka B tidak perlu dikirim ke kabupaten, tetapi mungkin mau dilihat oleh KM pada saat berkunjung ke desa, dan langsung berwawancara dengan FD. 8) Kalau penyebab masalah sudah dibahas, baru kita boleh lari ke aspek lain-lain, yaitu : a) Apa yang akan terjadi sebagai akibat masalah ini?. b) Bagaimana cara memperbaiki masalah seperti ini? (Pertanyaan ini merupakan pertanyaan sekunder, bukan primer). c) Jangan terlalu cepat dijawab oleh FK. Jawaban juga boleh dikasi sebagai pekerjaan rumah masing-masing. d) Tidak ada maksud semua kerusakan ini harus diperbaiki oleh desa secara langsung. Hal itu diputuskan oleh desa.
Job Enrichment dan Mentoring
Job Enrichment adalah cara belajar dengan mengerjakan tugas yang lebih tinggi daripada tugas minimal. Diberi kesempatan untuk mencoba pekerjaan yang lebih rumit walaupun itu di luar uraian tugas biasa. Contohnya adalah untuk memberi kesempatan ke FK untuk memimpin rapat bulanan di tingkat kabupaten. Termasuk juga minta tolong kepada salah satu kader untuk membantu kader yang ada di desa tetangga. Kalau orang berhasil melakukan ini, berarti sudah memiliki kemampuan baru yang dapat dimanfaatkan oleh proyek dan jelas bermanfaat untuk diri sendiri. Job enrichment bisa digunakan sebagai Reward bagi orang yang berprestasi baik. Ini juga merupakan pelatihan yang tidak harus mengeluarkan biaya sama sekali.
Diskusi Kelompok Kecil “Barn Raising”
Barn Raising adalah satu dari segudang acara diskusi kelompok kecil. Berbeda dengan diskusi kelompok lain, pada Barn Raising salah satu orang menyumbang suatu saran, kemudian anggota lain wajib mengembangkan gagasan tersebut. Tidak mengusulkan alternatif atau saran lain, kecuali saran pertama dikembangkan habis. Tidak boleh mengkritik saran pertama. Dengan ini bisa menghapus kebiasaan berpikir negatif, karena selalu menerima dan mengembangkan secara positif.

ON THE JOB TRAINING

2008-02-02T05:27:00.000-08:00

OJT Pemasangan Batu Badan Jalan Telford di Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, difasilitasi oleh Fasilitator Teknik (FT) : Yudie Ardiansyah, ST

STANDAR TEKNIS JEMBATAN LENGKUNG

2008-02-02T04:34:00.000-08:00

KATAGORI SURVEY TEKNIS

2008-02-01T10:20:00.000-08:00

PANDUAN SINGKAT SURVEY TEKNIS

2008-01-26T23:46:00.001-08:00

SURVEI TEKNIS JALAN DESA

Kegiatan ini merupakan kegiatan kunci dalam perencanaan jalan, karena survey teknis dilakukan untuk menjamin pemilihan dan penentuan proyek harus memenuhi kriteria yang disyaratkan, dapat memberikan manfaat yang diharapkan, dapat dibangun dengan harga seimbang/sesuai, tidak mempunyai masalah teknis yang berat, dan tidak merusak lingkungan. Survei teknis yang dianjurkan adalah survey antar patok, karena sistem tersebut dapat dilakukan tanpa menggunakan alat yang canggih dan tanpa perhitungan yang rumit. Prinsip dasar dari survey antar patok adalah jalan dibagi menjadi segmen kecil-kecil, dan survey, perhitungan volume, dan perhitungan tenaga dicari tiap segmen yang kemudian dijumlahkan untuk ruas keseluruhan.

Cara mengisi formulir Survei Antar Patok (SAP) :

Kabupaten, kecamatan, dan desa; diisi sesuai lokasi proyek.

Bahan, lebar, dan tebal perkerasan; diisi sesuai bahan yang akan digunakan, lebar jalan termasuk saluran tepi, dan tebal yang disyaratkan.

Lebar badan jalan; termasuk bahu kiri dan kanan, tidak termasuk saluran pinggir.

Panjang jalan; diisi panjang keseluruhan termasuk cabang-cabang yang akan dikerjakan.

Dimensi saluran; ukuran lebar dan kedalaman saluran.

Jenis gorong-gorong; diisi jenis yang akan digunakan pada umumnya. Bila ada jenis lain di tempat tertentu, harus disebutkan pada kotaknya.

Nomor patok; penomoran patok dimulai dari Patok 0 dan setiap patok 50 m diberi nomor. Patok harus semipermanen agar bertahan sampai akhir proyek.

Jarak antar patok; biasanya 50 m, tetapi boleh kurang bila dirasa perlu, seperti di lokasi yang ada perubahan arah/ tanjakan/situasinya cukup besar.

Jarak komulatif; jarak dari awal proyek. Bila ada cabang dapat dimulai dari nol lagi.

Arah trase; perkiraan arah dari patok pertama melihat ke patok kedua. Ditulis dengan satuan derajat dari utara 0o, timur 90o, dst. Diukur dengan kompas tangan.

Tanjakan; persentase tanjakan pada bagian tercuram antara dua patok. Tanda ‘+’ digunakan bila jalan naik dari patok pertama, dan tanda ’-‘ bila jalan menurun.

Panjang tanjakan; panjangnya tanjakan yang dicatat diatas. Bila tanjakan lebih panjang dari satu kotak, kotak tersebut diberi tanda “→”.

Keadaan sekitar jalan; dicatat keadaan seperti hutan, sawah, lewat sungai, rawa, dll.

Keadaan jalan lama; lebar jalan yang sudah ada, apakah pernah diperkeras.

Jumlah pohon; jumlah pohon besar yang perlu ditebang untuk pembangunan.

Penebasan; rata-rata lebar dan panjang penebasan yang diperlukan, tidak termasuk bagian yang tidak perlu ditebas seperti jalan lama.

Pembersihan; rata-rata lebar dan panjang pembersihan / pengupasan yang diperlukan, termasuk saluran dan dasar timbunan.

Jenis galian; galian biasa, tanah keras, batu, lumpur, dsb. Bila terdapat dua atau lebih jenis gaian yang bervolume besar, perlu dicatat data masing-masing.

Volume galian; estimasi/perhitungan volume galian antar dua patok dengan cara rata-rata luas penampang dikalikan panjangnya.

Volume timbunan; perhitungan volume timbunan antar dua patok.

Jarak dari sumber timbunan; bila tanah timbunan harus diangkut dengan jarak lebih dari 50 m ke patok-patok. Kurang dari 50 m tidak perlu diisi.

Saluran; diisi jumlah saluran pinggir jalan yang diperlukan. Diisi dengan KR (kiri saja), KN (kanan saja), 2 (ki-ka), atau 0 (tidak perlu).

Bangunan yang ada; catatan mengenai gorong-gorong, jembatan, dan tembok yang sudah ada dan tidak perlu diganti. Dicatat jenis dan dimensi pokoknya.

Letak dan jenis bangunan baru; perkiraan jumlah jembatan, gorong-gorong, atau tembok yang diperlukan, dengan jarak dari patok pertama (misal “+25 m”).

Ukuran bangunan baru; ukuran pokok bangunan yang diperlukan diatas.

Jarak dari sumber_________; tempat disediakan untuk tiga bahan yang diperlukan. Dicatat bila jarak > 50 m dan diangkut oleh manusia. Bila diangkut dengan kendaraan meke jarak tidak perlu dicatat.

Kebutuhan gebalan rumput; dicatat jumlah ruas yang perlu dilindungi gebalan rumput.

Jarak dari sumber gebalan; dicatat bila > 50 m saja.Sket kondisi tanah asli untuk perencanaan jalan; untuk mencatat keadaan tanah asli dan perkiraan kebutuhan galian dan atau timbunan. Pada tiap patok disket potongan memanjang dan melintang jalan pada titik tersebut, kemudian ditandai bagian galian dan atau timbunan dengan perkiraan dimensi dan luas penampangnya

PANDUAN SINGKAT SURVEY HARGA

2008-01-26T23:19:00.000-08:00

PANDUAN PELAKSANAAN SURVEY HARGA SATUAN BAHAN DAN ALAT

Hal-hal penting untuk diperhatikan:

Alamat lokasi survei.
Nama responden yang memberi informasi.
Tulis informasi bahan/alat secara jelas dan lengkap, seperti Jenis bahan atau alat (contoh: batu agar dilengkapi dengan dengan asal atau warna seperti batu gunung/putih, batu kali/hitam) , Ukuran bahan (contoh: diameter besi ditulis besar diameternya kemudian diberi keterangan gemuk atau kurus), Kapasitas alat dan tahun pembuatan, Kualitas bahan (contoh: pipa ditulis SII atau SNI, juga nama pabrik pembuatnya).
Tulis kira-kira jarak dari lokasi survei material ke desa.
Tulis harga sesuai informasi.
Ingat bahwa untuk batu, pasir, sirtu yang dicari adalah material yang memakai satuan m3.
Hasil survei agar dibahas dalam rapat Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) di Desa, Kader Pembangunan Masyarakat Desa (KPMD), Kader Teknik, Kepala Desa/BPD dan Masyarakat.

Pelaksanaan survei selain ke toko, pemasok, juga dapat dilakukan ke pusat lokasi pengambilan material (quarry) baik pada desa yang bersangkutan maupun desa lain. Hasil survei harga satuan ini setelah dibahas dalam rapat TPK, FD, Kader Teknik dan Masyarakat, kemudian digunakan oleh TPK/Kader Teknik sebagai bahan perencanaan (RAB, rencana pengadaan bahan/alat) setelah diperiksa kewajaran dan kebenarannya oleh Fasilitator Teknik dan atau Fasilitator Kabupaten dengan membandingkan harga yang ada di kabupaten setempat.

DOKUMENTASI PNPM MP KAB. LAMPUNG UTARA

2008-01-26T02:38:00.000-08:00

DOKUMENTASI PNPM MP KAB. LAMPUNG TENGAH

2008-01-26T01:52:00.000-08:00

DOKUMENTASI PNPM MP KAB. TULANG BAWANG

2008-01-25T08:54:00.000-08:00

PAPAN NAMA PROYEK & PAPAN INFORMASI

2008-01-24T23:43:00.000-08:00

BELAJAR DARI PENGALAMAN

2008-01-13T09:51:00.000-08:00

PENDAHULUAN

Berdasarkan pengalaman lama dalam proyek pembangunan prasarana di daerah perdesaan di Indonesia, kami dapat menarik beberapa kesimpulan tentang cara baik dan cara yang kurang baik untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan tersebut. Pada dokumen ini kami menyampaikan tiga kesimpulan untuk dipelajari teman-teman yang ingin bekerja di desa: 1) lima hal yang menurut kami dapat mengakibatkan kesalahan fatal di lapangan; 2) dua belas hal yang dapat mengganggu kegiatan manajemen konstruksi; 3) hal-hal positif yang dapat membantu seluruh pelaku proyek pembangunan prasarana di desa.

KESALAHAN FATAL :

Kesalahan fatal mengakibatkan mendapat hasil yang kurang optimal. Kelima item yang dijelaskan di bawah ini adalah masalah yang sangat umum, yang boleh dikatakan merupakan asumsi dasar seorang perencana, pelaksana, atau pun manajer. Untuk setiap kesalahan kami memberi penjelasan tentang dampak negatifnya.

Direncanakan akan berprestasi baik dengan melebihi target yang di rencanakan : Sering terjadi perencana proyek dengan sengaja membuat target yang agak rendah, supaya mudah dilampaui. Hal ini dibuat dengan cara menetapkan harga satuan yang terlalu tinggi, atau produktivitas yang sangat rendah, atau pun menggunakan faktor loss yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Walau penetapan harga boleh mengantisipasi harga yang akan datang, sehingga mencantumkan sisa sedikit (kontingensi), tidak wajar kalau direncanakan jauh di atas aktual. Hal itu berarti desa lain tidak kebagian dana yang seharusnya diberikan, karena ada desa yang menerima terlalu banyak. Apabila realisasi jauh lebih tinggi daripada rencana, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang dapat dipuji adalah pencapaian kontribusi swadaya yang sangat besar atau produktivitas yang sangat tinggi. Kemungkinan kedua, perencana kurang terampil dalam penghitungan target. Peningkatan harga jauh di atas harga pasaran juga membuka peluang untuk menyalahgunakan dana pembangunan.
Pemerataan menjadi faktor utama dalam penentuan kegiatan proyek : Pemerataan dulu menjadi salah satu dasar pemikiran Order Baru, sehingga sampai saat ini banyak orang masih menganggap pemerataan merupakan tujuan program. Akan tetapi, pemerataan ada negatifnya. Jika terjadi suatu pemerataan, itu berarti dana digunakan dengan alokasi yang kurang dari optimal. Penggunaan yang optimal akan menghasilkan manfaat yang paling besar, maka jika alokasi diubah demi “pemerataan” terjadi pembagian yang akan menghasilkan sejumlah manfaat yang kurang besar.
Pelaku tidak menerima revisi : Dalam suatu proyek pemerintah, kinerja pemimpin proyek sering diukur dengan tolok ukur pencapaian target fisik. Apabila hasil tidak identik dengan rencana, pemimpin proyek dinilai kurang baik. Di dunia lain, telah disadari bahwa karena berbagai alasan rencana sering harus diubah atau disesuaikan dengan keadaan atau peristiwa yang terjadi. Setiap revisi harus berdasarkan alasan yang kuat, tetapi jangan sampai revisi yang diperlukan akhirnya ditolak demi kesucian rencana asli. Apa lagi dengan perencanaan yang dibuat begitu kilat.
Hukum teknis dikompromikan : Lain hal jika membicarakan hukum teknis, karena hukum tersebut tidak dapat direvisi begitu saja. Kekuatan beton, misalnya, merupakan faktor terpenting dalam desain jembatan beton. Tidak boleh plat ditipiskan, atau rasio campuran diperlunak, atau tulangan besi diperjarang dalam pelaksanaan. Hal itu akan mengakibatkan mala petaka. Seringkali orang awam akan minta hukum teknis dikompromikan untuk mengatasi masalah kekurangan anggaran proyek. Anggaran proyek mungkin kurang karena terkena kenaikan harga, atau terkena bencana alam sehingga ada pekerjaan yang harus diperbaiki, atau terjadi pekerjaan ulangan karena terpaksa dibongkar bagian yang kurang baik kualitasnya. Ada hal yang dapat dikompromikan dan ada yang tidak dapat dikompromikan, dan perencana dan manajer harus mampu membedakannya.
Pelaku tidak mengantisipasi masalah dengan cermat : Antisipasi masalah memerlukan disiplin tinggi dan kemampuan teknis. Orang yang belum memiliki kemampuan teknis sering tidak dapat mengantisipasi masalah yang dapat timbul. Tetapi orang yang pintar pun sering tidak memikirkan masalah yang belum muncul, yang hanya berpotensi untuk muncul. Kita harus secara sengaja (dan ini perlu disiplin) berpikir tetang hal-hal tersebut. Apa saja mungkin akan terjadi di sini? Manajer siap menjawab pertanyaan ini, dan siap mencegah masalah yang dapat dicegah, siap mengecilkan dampak dari masalah yang tidak dapat dicegah.

KESALAHAN MANAJEMEN KONSTRUKSI :

Kesalahan dalam manajemen konstruksi dapat mengakibatkan ketidakefisienan penggunaan dana, atau penuruan produktivitas, atau pencapaian kualitas fisik yang kurang baik. Rata-rata kesalahan jenis ini disebabkan kekurangtelitian seorang perencana atau manajer. Sehingga pelaksanaan kurang disiplin dan teratur.

Tidak punya jadwal.
Tidak punya jadwal berarti tidak tahu apa yang seharusnya terjadi pada setiap hari. Barangkali kegiatan proyek akan dilakukan dalam urutan yang salah. Tentu saja tidak dapat mengatur pengadaan bahan dan pengaturan tenaga kerja kecuali desa memiliki jadwal yang dipegang sebagai pedoman pekerjaan. Jadwal tersebut harus cukup spesifik dan mendetail. Jadwal diperbarui sewaktu-waktu sesuai perkembangan.
Tenaga kerja tidak proporsional.
Sering terjadi kekurangan tenaga kerja atau kebanjiran tenaga kerja di lapangan. Suatu pekerjaan memerlukan sejumlah tenaga, dan jika jumlah tenaga tidak sesuai dengan jumlah itu, terdapat kehilangan efisiensi.
Pengendalian bahan-bahan kurang.
Pengendalian barang termasuk penerimaan di lapangan dan penggunaan seorang checker untuk mencatat ukuran dan menguji kualitas (spesifikasi – sebaiknya ada contoh untuk membandingkannya). Delivery order harus dicatat dan disimpan dengan baik. Termasuk juga penggunaan buku material sebagai alat kontrol tentang pembelian dan penggunaaan bahan, termasuk pembayarannya. Pengiriman material tidak ke sembarangan tempat, tetapi diatur tempat dan waktu agar tidak mengganggu pelaksanaan.
Orang lapangan tidak pegang gambar.
Bagaimana orang dapat membangun sesuatu jika gambar desain disembunyikan? Perubahan-perubahan juga harus dicatat di gambar. Hal ini sangat mendasar. Jika supervisor datang ke lapangan, dia akan langsung minta melihat gambar yang dipegang oleh tim desa di lapangan.
Tim Pengelola Kegiatan tidak bertanggung jawab kepada masyarakat.
TPK berfungsi seperti karyawan masyarakat, yang dipercaya untuk melaksanakan suatu tugas. Sewaktu-waktu harus melaporkan kepada masyarakat agar semua tahu status dan permasalahan. Prinsip ini dapat dilihat dalam acara rapat desa atau kunjungan ke lapangan, dimana tim tidak mau menerima pertanyaan dari siapa pun, karena dianggap hal itu urusan manajemen. Pertanggungjawaban dapat dilaksanakan dengan beberapa cara, tetapi paling sedikit dibuat laporan yang dipaparkan pada papan informasi dan terjadi musyawarah pertanggungjawaban di desa.
Tim desa tidak bekerja sesuai dengan tugasnya.
Dalam tim harus ada pembagian tugas. Jangan sampai pembukuan dikerjakan oleh ketua, atau ketua terlalu terlibat dalam masalah harian yang harus diselesaikan oleh tim kerja dan kader teknis atau mandor. Masing-masing punya tugas.
Hasil yang jelek tidak ditolak.
Dengan mudah dapat dimengerti mengapa pengawas di lapangan penuh pengertian dan siap menerima hasil pekerjaan yang kurang baik. “Kasihan, mereka masih belajar.” “Kasihan, mereka capai.” Tetapi kami lebih setuju kalau disebut, “Kasihan, mereka mendapat prasarana yang jelek.” Kualitas yang baik hanya dapat dicapai apabila pengawas cukup tegas. Apabila pernah menerima hasil pekerjaan yang jelek, besoknya kualitas jelek itu menjadi patokan, atau tolok ukur. Penerimaan kualitas yang jelek tidak membantu siapa-siapa.
Terdapat pekerjaan yang tidak diawasi.
Karena tidak diawasi, berarti produktivitas tidak setinggi yang diharapkan, atau kualitas tidak sebagus yang diharapkan, atau dimensi tidak sesuai rencana. Hal ini termasuk campuran beton dan plasteran, yang sering tidak sesuai rasio yang dibutuhkan. Pekerjaan yang tidak diawasi terkait pula dengan pengaturan tenaga kerja dan pembuatan jadwal sebagai pegangan semua.
Pengeluaran tidak segera dibukukan sehingga saldo tidak cocok.
Jika pengeluaran tidak segera dibukukan, akan terjadi masalah ketidakcocokan antara kas dan pembukuan. Jika saldo kas terhitung misalnya Rp 100.000, wajar jika kita minta melihat uangnya. Seringkali bendahara akan ingat pengeluaran lain-lain yang belum dicatat, untuk menutup kekurangannya. Tetapi jika demikian, apakah yang sudah dicatat juga merupakan karangan bendahara ?
Penggunaan alat berat tidak rasional.
Sering terjadi penggunaan alat berat (termasuk mesin gilas) yang tidak wajar. Ongkos jauh berbeda dengan ongkos di desa tertangga, atau penggunaan jauh berbeda (ada yang 8 hari, ada yang 40 hari). Mobilisasi tidak optimal. Atau alat berat digunakan di tempat yang seharusnya dapat dikerjakan oleh masyarakat dengan baik.
Perjanjian dengan suplier hanya formalitas.
Perjanjian seharusnya ada jadwal pengiriman, spesifikasi, dan volume. Harus jelas sanksi jika tidak dipenuhi. Desa juga bebas mencari suplier lain jika jasanya kurang memuaskan. Jangan sampai desa terasa terikat, suplier tidak.
Patok tidak dimanfaatkan.
Patok dipasang untuk membantu orang membangun suatu prasarana sesuai dengan rencana. Dimensi tidak berubah, rute tidak berpindah-pindah. Apalagi untuk bangunan seperti fondasi jembatan dan sebagainya, dimana toleransi perubahan dimensi harus sangat kecil. Sering terjadi patok tidak dipasang atau kurang dipelihara, sehingga tidak dapat digunakan, dengan akibat pelaksanaan kurang dapat dikendalikan.

KIAT-KIAT DI LAPANGAN :

Setelah sekian banyak tahun di lapangan, kami berkesimpulan bahwa ada berapa prinsip yang perlu dipegang tentang pembangunan prasarana di desa. Kelima belas item di daftar ini bukan hasil pemikiran teoretis, melainkan dipelajari dari lapangan. Item di bawah ini termasuk langkah-langkah dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan.

Metode perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ditetapkan untuk menumbuhkan rasa memiliki oleh masyarakat, memberdayakan masyarakat, dan mengefektifkan lembaga desa
Untuk menciptakan rasa keadilan yang demokratis, penentuan penerima bantuan dilakukan melalui kompetisi yang transparan terhadap usulan dari masyarakat.
Usulan didasarkan pada kebutuhan jangka panjang yang diputuskan secara musyawarah, dengan mengutamakan manfaat bagi kelompok miskin.
Kegiatan tidak merusak lingkungan.
Pembangunan prasarana mengutamakan teknologi sederhana.
Sejauh mungkin kegiatan memanfaatkan potensi lokal, baik alam maupun manusia.
Segala informasi tentang perencanaan dan pelaksanaan suatu kegiatan perlu diumumkan dan disampaikan kepada masyarakat seluas-luasnya.
Tenaga kerja yang ikut partisipasi dibayar insentif secara langsung.
Bantuan akan lebif efektif apabila langsung diterima oleh masyarakat.
Untuk mendapatkan hasil yang optimal, kualitas teknis dan administrasi harus terjamin.
Sistem perencanaan dan pelaksanaan dibuat sederhana dan fleksibel, agar kegiatan mudah dimengerti, dapat dikelola masyarakat sendiri, dan mudah direvisi.
Pemeliharaan menjadi tanggung jawab masyarakat, dengan pelatihan dan pembinaan secara kontinyu.
Konsultan dibutuhkan sebagai bantuan teknis dan manajemen, dengan mengalihkan teknologi dan keterampilan kepada masyarakat.
Pemerintah berfungsi sebagai pemberi informasi dan fasilitator.
Upaya belajar dari pengalaman secara sistematis diperlukan untuk perbaikan program.

SPANDUK PNPM - PPK

2008-01-10T10:54:00.001-08:00

ALUR PELATIHAN

2008-01-10T10:34:00.000-08:00

ALUR PELATIHAN PRATUGAS FASILITATOR TEKNIK PNPM MANDIRI PERDESAAN TAHUN 2008

JEMBATAN SETELAH DIPERBAIKI

2008-01-10T09:58:00.000-08:00

Jembatan yang dibangun oleh masyarakat melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Desa Raman Fajar Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur, hanyut terbawa arus air banjir telah dibangun kembali oleh pemerintah daerah setempat melalui program stimulan pada bulan Nopember 2007.

JEBATAN HANYUT DITERJANG BANJIR

2008-01-10T09:52:00.000-08:00

20 CARA MENINGKATKAN KUALITAS PELAKSANAAN

2008-01-07T17:30:00.000-08:00

Fasilitator Teknis (FT) dalam melaksanakan tugas mendampingi masyarakat harus mengutamakan kualitas bukan kuantitas, sehingga hasil pekerjaan dapat dimanfaatkan dan difungsikan oleh masyarakat secara berkelanjutan. Maka FT harus memperhatikan dan menerapkan beberapa cara untuk menjaga kualitas hasil pelaksanaan pekerjaan fisik yang dikerjakan oleh masyarakat desa secara partisipatif, sehingga sarana maupun prasarana yang telah dibangun memiliku umur yang cukup panjang dan mudah dalam pemeliharaannya. Cara untuk meningkatkan kualitas tersebut terdiri dari 20 cara untuk meningkatkan kualitas yang harus dilakukan oleh seorang FT, antara lain sebagai berikut :

Targetkan kualitas, bukan kuantitas : Kebiasaan di desa adalah mengejar target fisik, karena dianggap PPK sebagai kesempatan yang jarang terjadi dan kapan lagi bisa membangun prasarana itu yang dibutuhkan. Di pemerintah pun sudah biasa mengejar target yang telah ditetapkan dalam DIPA. Padahal di PPK tidak ada tekanan untuk menentukan target yang sangat tinggi. Dalam pembicaraan dengan TPK dan masyarakat, aparat Pemda Kabupaten dan fasilitator harus mengatur pembicaraan, supaya tidak memberi kesan mengejar target fisik.
Tegas dari awal : Pengawas berkecenderungan untuk membiarkan pekerjaan yang kurang baik pada awal konstruksi, tetapi hal ini akan mempersulit usaha untuk meningkatkan kualitas. Sangat sulit untuk meningkatkan kualitas di tengah program. Lebih baik untuk mulai dengan sangat ketat.
Manfaatkan musim kemarau : Sebagian besar prasarana PPK lebih mudah dibangun pada musim kemarau. Pengangkutan bahan dan alat lebih mudah jika belum hujan. Pemadatan tanah tidak mungkin bila tanah sudah terlalu basah. Petani juga ingin bercocok tanam kalau hujan sudah turun, sehingga sering kesulitan dalam hal pengerahan tenaga kerja.
Mulai dengan penyuluhan : Sebelum kegiatan dimulai di desa, dimulai dengan penyuluhan kepada seluruh masyarakat yang akan terlibat dalam pelaksanaan. Tidak hanya anggota TPK atau aparat desa. Isi penyuluhan menyentuh hal-hal peraturan PPK, prinsip kualitas dan transparan, peranan TPK dan konsultan, dan langkah-langkah dalam pelaksanaan.
Pelatihan dan pembimbingan secara kontinyu : Karena tenaga kerja kurang terampil dan TPK belum memiliki keterampilan dalam pengelolaan pembangunan prasarana, maka perlu diadakan kegiatan pelatihan secara kontinyu oleh FT maupun aparat kecamatan dan kabupaten. Peningkatan kemampuan masyarakat dan TPK adalah salah satu tujuan utama PPK. Pembimbingan termasuk penggunaan Buku Bimbingan di tiap desa.
Pemeriksaan desain : Sebagian masalah lapangan dapat diantisipasi dan diperbaiki kalau desain dan RAB diperiksa sebelum dimasukkan pada Surat Penetapan Camat. Pada formulirnya ada sepuluh hal yang perlu diperiksa oleh konsultan yang lebih senior, termasuk kejelasan dan kelengkapan gambar, perhitungan volume, kewajaran harga, dan penggunaan alat berat.
Gunakan sistem trial : Sistem trial adalah cara yang dapat digunakan untuk melatih masyarakat sambil meningkatkan kualitas konstruksi. Dalam pelaksanaan sistem trial contoh harus betul-betul dibuat dengan kualitas yang memenuhi segala persyaratan teknis, karena contoh merupakan batas maksimal kualitas yang akan dikejar oleh masyarakat.
Beli alat-alat yang bermutu : Penghematan biaya untuk peralatan sering menjadi penghematan yang palsu, karena mempengaruhi produktivitas dan kualitas konstruksi. FT harus mendorong TPK untuk beli peralatan yang mutunya lebih tinggi, agar tahan lama dan memudahkan pelaksanaan. Ini juga termasuk peralatan seperti kereta dorong yang belum biasa digunakan oleh masyarakat.
Ketat dalam penerimaan bahan : Tim “Checker” harus dilatih supaya dapat menentukan bahan yang memenuhi spesifikasi, dan mereka harus dibimbing supaya berani menolak bahan yang tidak sesuai mutu atau volumenya. Pemasok sering mengirim bahan pada waktu FK tidak ada di tempat, dan mencoba menipu masyarakat jika checker tidak mampu.
Melakukan sertifikasi : Sertifikasi adalah cara yang dapat digunakan oleh FT untuk mendorong LKMD dalam hal peningkatan kualitas. Pada prinsipnya, tiap pekerjaan dinilai. Pekerjaan yang dinilai sesuai dapat dibayar langsung, tetapi pekerjaan yang kurang baik harus diperbaiki dulu. Kemajuan fisik didasarkan pekerjaan yang sudah selesai dan dinilai layak untuk dibayar. Pada papan informasi ditempelkan grafik kemajuan fisik sesuai dengan hasil sertifikasi. Pengisian formulir sertifikasi dijelaskan di bawah dan contoh formulirnya dapat dilihat pada Lampiran 6.
Mengembangkan kader teknis : Kader teknis dipilih oleh masyarakat untuk membantu konsultan pendamping secara penuh di lapangan. Kader teknis adalah seorang pemuda yang berbakat teknis dan administrasi dan ingin belajar dari FT, selain mengikuti tiap jenis pelatihan yang ada di desa. Dia dapat membantu konsultan pada waktu konsultan tidak ada di tempat, dengan misalnya mengumpulkan data untuk laporan. Kader teknis dibiayai dari biaya honor tim pelaksana. Sebaiknya dibatasi satu orang per desa.
Segera laporkan masalah : Di tiap desa masalah pasti akan timbul. Masalah-masalah tersebut perlu dilaporkan kepada PjOK dan KM supaya mereka dapat memperhatikan desa yang ada masalah pada waktu mereka berkunjung ke lapangan. Mereka dapat memberi masukan yang membantu fasilitator dan TPK, walaupun mereka mampu menyelesaikan masalah sendiri. Diharapkan tidak ada masalah yang baru muncul pada waktu ada kunjungan resmi dari aparat provinsi atau Sekretariat, karena masalah tersebut seharusnya sudah ditangani fasilitator yang sudah ada di lapangan. Hal-hal yang belum dilaporkan dianggap masalah FT dan FK; hal-hal yang sudah dilaporkan dianggap masalah bersama.
Pemeriksaan kualitas fisik : Terdapat banyak macam formulir untuk membantu seluruh pelaku PPK, termasuk unsur Pemerintah Daerah, fasilitator dan konsultan, TPK, dan pemeriksa dari instansi yang melakukan audit.
Orang lapangan harus pegang gambar : Bagaimana orang dapat membangun sesuatu sesuai desain jika gambar desain disembunyikan? Gambar desain harus ada di lapangan sebagai pegangan pelaku, dan pada saat kegiatan selesai disimpan di kantor desa. Tidak banyak bermanfaat bila disimpan di lemari selama pelaksanaan. Jika ada perubahan, dicatat langsung di gambar desain.
Pelaku harus segera membuat berita acara revisi bila ada perubahan : Perubahan adalah sesuatu yang sangat biasa dan wajar, tetapi perlu didokumentasikan agar dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif. Pembuatan dokumen seharusnya dilakukan sebelum perubahan dijalankan di lapangan.
Pengeluaran langsung dibukukan : Pekerjaan dapat dikelola dengan baik jika pengeluaran dana dikendalikan dengan baik, dan pengendaliannya mulai dari pencatatan seluruh penerimaan dan pengeluaran dana di buku kas. Dengan mudah, pengelola dapat melihat sisa dana yang masih ada dan berapa jumlah dana yang dipakai untuk segala transaksi. Jika tidak dibukukan dengan cepat, seperti terbang pada saat kabut kental. Tidak tahu akan menabrak gunung, dan bendahara tidak tahu akan kehabisan dana.
Penggunaan alat berat harus rasional : Rasional dalam kasus ini berarti penggunaan alat berat dapat dipertanggungjawabkan – ada dasar perhitungan jam pemakaian dan biaya, secara teknis jelas alat betul-betul diperlukan dan wajar, dan masyarakat tidak keberatan bila dana dipakai untuk alat untuk sebagian pekerjaan, daripada dipadatkaryakan. Untuk kegiatan seperti penggilasan permukaan jalan, harus menghitung kebutuhan alat, dan mengatur penggunaan di beberapa lokasi untuk mengoptimalkan dana mobilisasi alat.
Patok harus dipasang dan dimanfaatkan : Patok dipasang untuk membantu orang membangun suatu prasarana sesuai dengan rencana. Dimensi tidak berubah, rute tidak berpindah-pindah. Apalagi untuk bangunan seperti fondasi jembatan dan sebagainya, dimana toleransi perubahan dimensi sangat kecil.
Hal yang disupervisi bergantung pada sistem pembayaran : Kalau tenaga kerja dibayar dengan sistem harian, produktivitas harus diawasi dengan baik, karena kerja keras atau kerja malas-malasan pekerja dibayar upah yang sama. Kalau tenaga kerja dibayar dengan sistem upah borong, kualitas harus diawasi dengan baik, karena pembayaran hanya tergantung pencapaian target, bagaimana pun kualitasnya.
Hukum teknis tidak boleh dikompromikan : Kekuatan beton, misalnya, merupakan faktor terpenting dalam desain jembatan beton. Tidak boleh plat ditipiskan, atau rasio campuran diperlunak, atau tulangan besi diperjarang dalam pelaksanaan. Hal itu akan mengakibatkan suatu malapetaka. Orang awam mungkin akan minta hukum teknis dikompromikan untuk mengatasi masalah kekurangan anggaran proyek. Ada hal yang dapat dikompromikan dan ada yang tidak dapat dikompromikan, dan perencana dan pengelola harus mampu membedakannya.

PERSYARATAN MENJADI FASILITATOR TEKNIS

2007-11-23T03:16:00.000-08:00

Salah satu permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana/prasarana di desa khususnya pada pelaksanaan kegiatan Program Pengembangan Kecamatan (PPK), adalah lemahnya kemampuan dari Fasilitator Teknis dalam mendampingi masyarakat. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa faktor seperti ; Fasilitator Teknis belum memiliki pengalaman dalam perencanaan maupun pelaksanaan teknis termasuk kemampuan dalam melakukan fasilitasi atau pendampingan kepada masyarakat di desa. Akibatnya banyak kegiatan perencanaan maupun pelaksanaan pekerjaan sarana/prasarana yang belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan teknis. Ada sepuluh hal yang perlu dipersiapkan oleh seorang Fasilitator Teknis dalam melaksanakan tugasnya agar sasaran program dapat tercapai, antara lain sebagai berikut :

Fasilitor Teknis harus menguasai lima aspek pekerjaan di lapangan :
1. Desain teknis prasarana
2. Metode konstruksi prasarana di lapangan
3. Cara bekerja sama dengan masyarakat
4. Administrasi proyek
5. Cara meningkatkan kapasitas masyarakat

Fasilitator Teknis harus memiliki lima kemampuan pribadi :
1. Bisa tampil di depan umum
2. Bisa memimpin pertemuan
3. Bisa memecahan masalah
4. Berdisiplin
5. Bisa menulis dengan jelas dan benar